Komisi Hukum DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Siapa Saja Mereka?

Reporter

Budiarti Utami Putri

Editor

Syailendra Persada

Selasa, 21 September 2021 10:50 WIB

Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. DPR RI melakukan penutupan atau lockdown terhadap Gedung Nusantara I DPR RI setelah 18 anggota Dewan terpapar virus corona. Penutupan tersebut dilaksanakan mulai Senin, 12 Oktober hingga 8 November 2020. Gedung Nusantara I DPR RI merupakan gedung tempat ruangan fraksi partai para anggota Dewan bekerja serta terdapat sejumlah ruang rapat komisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui tujuh calon hakim agung usulan Komisi Yudisial. Ketujuhnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Senin, 20 September 2021.

Dalam rapat pleno pagi ini, Komisi Hukum memilih tujuh kandidat untuk dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB nanti.

"Proses fit and proper test telah berlangsung transparan dan bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Komisi Hukum DPR Herman Herry, Selasa, 21 September 2021.

Tujuh hakim agung yang lolos fit and proper test Komisi Hukum adalah Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Prim Haryadi, Suharto, Yohanes Priyani--kelimanya calon hakim agung kamar pidana. Kemudian, calon hakim agung kamar perdata Haswandi dan calon hakim agung kamar militer Brigadir Jenderal TNI Tama Ulinta Br Tarigan.

Herman Herry mengatakan hasil fit and proper test ini merupakan kesepakatan dari seluruh fraksi yang ada di Komisi Hukum. Ia mengatakan, setiap fraksi memiliki hak yang sama dalam menyetujui atau menolak calon hakim agung.

Advertising
Advertising

Herman mengatakan setiap fraksi memiliki penilaian sendiri dalam memilih calon. Namun kata dia, Komisi Hukum sepakat berfokus pada tiga aspek. "Yaitu pemahaman calon terhadap tugas dan fungsi hakim agung, integritas calon, dan rekam jejak," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Herman berharap calon hakim agung yang dipilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami mengucapkan selamat bekerja kepada para Yang Mulia Hakim Agung terpilih. Sebagai hakim tertinggi, semoga selalu menjadi benteng dalam menjaga aspirasi keadilan seluruh masyarakat Indonesia," kata Herman Herry.

Sebelumnya, Komisi Yudisial mengusulkan sebelas nama calon hakim agung kepada DPR yang telah lolos seleksi. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya berjanji proses seleksi calon hakim agung di DPR berlangsung transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Baca juga: Anggota DPR Tanya Pengalaman Calon Hakim Agung Tangani Kasus Ahok

Hakim AgungMahkamah AgungSeleksi Hakim AgungKomisi YudisialDPR

Berita terkait

Pernah Bebas di Kasus Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi dan TPPU

4 jam lalu

Pernah Bebas di Kasus Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi dan TPPU

MA memvonis bebas hakim agung Gazalba Saleh di kasus suap. Kini ia menjalani sidang perdana di kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

7 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

2 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

4 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Rekomendasi