TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah nelayan yang sedang melaut di Laut Natuna Utara mengaku berpapasan dengan kapal perang asal Cina di lokasi tersebut pada Senin, 13 September 2021. Keberadaan sejumlah kapal perang itu terekam dalam video yang dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri.

Hendri mengatakan kedatangan kapal itu membuat nelayan khawatir. Terlebih dengan adanya eskalasi di kawasan perairan tersebut. “Kami cukup khawatir kalau terjadi apa-apa, kami mencari ikan hampir setiap hari di sana,” kata dia.

Fadilla Octaviani, Direktur Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) merekomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla dan TNI AL melakukan patroli keamanan laut di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim ZEE Indonesia. Patroli keamanan laut tersebut perlu diikuti penegakan hukum, baik terhadap kapal penangkap ikan Vietnam maupun kapal riset berbendera Tiongkok.

Tidak hanya kapal perang yang masuk ke daerah Laut Natuna Utara, Cina juga pernah memprotes pergantian nama laut tersebut. Sebelum bernama Laut Natuna Utara, perairan tersebut lebih dikenal dengan Laut Cina Selatan.

Penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara mendapat reaksi keras dari Cina. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan ketika itu, Susi Pudjiastuti menganggap penggantian nama itu biasa saja bahkan merupakan hak Indonesia. "Loh itu kan laut yang masuk wilayah perairan kita. Ya itu bukan Laut Cina Selatan, tapi Laut Natuna Utara," ujar Susi Pudjiastuti, 18 Juli 2017 lalu.

Menurut Susi, seluruh pihak menganggap bahwa natuna adalah salah satu titik penting kedaulatan Indonesia di laut. "Kemenangan kita di Laut Natuna adalah penentu dari spirit kebangsaan, spirit persatuan, dan spirit pertahanan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Itu titik utama. Pulau terluar adalah bagian paling penting dari Indonesia," ujar Susi dengan nada yang tegas.

Susi mengatakan, sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain adalah laut. Dan itu, kata Susi, sangat luas. "Jadi kita tidak mungkin memagari laut. Ratusan KRI, ratusan Polair punya speed boat, dijajarin tidak bisa memagari laut," ujar Susi.

Dalam kasus Laut Natuna Utara, Indonesia sangat menolak klaim sepihak dari China yang mengacu pada Sembilan garis putus-putus. Bahkan Menteri Luar Negeri, Retno Sumardi mengatakan bahwa China mengklaim laut tersebut tanpa berlandaskan UNCLOS (United Nation Convetion for The Law of The Sea).

"Kami tidak mengakui Nine Dash-Line karena itu line klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok (Cina), yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata dia.

Kasus klaim Laut Natuna Utara tidak bisa lepas dari berbagai manuver yang dilakukan Cina dengan memasuki wilayah tersebut melalui Coast Guard miliknya.

Selain konflik yang panjang, pergantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara ini juga bertujuan untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia dan memperjelas hukum dan batas laut Indonesia. Namun, pergantian nama tersebut belum disahkan oleh International Hydrographic Organization (IHO).

Laut Natuna Utara ini menjadi primadona bagi illegal fishing atau pencurian ikan, oleh sebab itu ketika di zaman Susi Pudjiastuti ada istilah ‘Tenggelamkan!’ hal ini dilatarbelakangi banyaknya kapal ikan asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Perubahan Nama Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Sudah 3 Tahun