Kemenkes Diminta Alokasikan Vaksin Johnson & Johnson untuk Masyarakat Adat

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Rabu, 15 September 2021 15:47 WIB

Warga Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan dari kelompok Temenggung Rusman melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama di Puskesmas Bungku, Batanghari, Jambi, Sabtu, 7 Agustus 2021. Pemberian vaksin bagi sejumlah warga komunitas adat Batin Sembilan di Kabupaten Batanghari bertujuan menghambat perluasan sebaran virus dan sekaligus memperluas jangkauan pemberian vaksin hingga ke pelosok. ANTARA/Wahdi Septiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi meminta Kementerian Kesehatan mengalokasikan Vaksin Johnson & Johnson untuk masyarakat adat dan kelompok rentan, terutama di luar Pulau Jawa. Sebab, vaksin J&J atau vaksin Janssen Ad26.CoV2.S ini diberikan dalam dosis tunggal atau cukup sekali suntik.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin mengatakan, koalisi sudah bekerja membantu pemerintah melakukan vaksinasi bagi masyarakat adat dan kelompok rentan di lebih dari 30 kabupaten/kota di sembilan provinsi. Dari pengalaman tersebut, ujar dia, menggelar vaksinasi di luar Jawa bukan hal mudah. Faktor jarak, kondisi jalan, hingga sarana transportasi bisa menyurutkan minat warga.

"Untuk itu, penggunaan vaksin sekali suntik, khususnya di luar Jawa, akan membuat vaksinasi lebih efisien karena tak perlu dua kali penyelenggaraan vaksinasi," kata Hamid lewat keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Rukka Sombolinggi menambahkan, vaksin ini cocok digunakan di daerah pelosok, di mana akses angkutan kendaraan minim.

"Misalnya di Meratus, Kalimantan Selatan, orang harus berjalan kaki dua hari demi menempuh jarak ke tempat vaksin. Jika mereka hanya perlu sekali vaksin, akan sangat membantu,” kata Rukka.

Advertising
Advertising

Demikian pula dengan vaksinasi di kalangan disabilitas. Co-founder Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), Buyung Ridwan Tanjung mengatakan, berdasarkan pengalaman vaksinasi bagi kalangan disabilitas di Bantul, Yogyakarta, pada Agustus lalu, butuh persiapan ekstra panjang, tempat khusus, juru bahasa isyarat, dan tenaga pendamping tambahan.

Penyelenggara vaksinasi harus melakukan edukasi agar penyandang disabilitas mau divaksin. Lokasi vaksinasi juga tak bisa asal pilih, harus ramah bagi pengguna kursi roda, kruk, atau alat bantu lainnya. Belum lagi, ujar Buyung, tak semua penyandang disabilitas memiliki kendaraan untuk menuju lokasi vaksinasi.

"Jika pemerintah mengalokasikan vaksin dari Johnson & Johnson ini untuk masyarakat adat di pedalaman, kalangan disabilitas atau kelompok rentan, maka beban kerja vaksinasi akan lebih ringan," tuturnya.

Indonesia telah menerima 500 ribu dosis vaksin Janssen dari Belanda, Sabtu 11 September 2021. Empat hari sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau EUA (Emergency Use Authorization) untuk penyuntikan vaksin ini.

Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut vaksin produksi perusahaan farmasi Johnson & Johnson ini dapat digunakan bagi masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 mililiter.

Berita terkait

Lonjakan Covid-19 di Singapura Dinilai Tidak Berdampak ke Indonesia, Imbas Capaian Vaksinasi

8 jam lalu

Lonjakan Covid-19 di Singapura Dinilai Tidak Berdampak ke Indonesia, Imbas Capaian Vaksinasi

Di saat fase pandemi telah berakhir, bukan berarti masyarakat terbebas dari terinfeksi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

19 jam lalu

Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

Kemenkes menyebut alokasi anggaran untuk operasional internet Starlink di sejumlah puskesmas di Indonesia bersumber Bantuan Operasional Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Sediakan Akses Internet Melalui Starlink untuk Puskesmas Terpencil dan Terluar

20 jam lalu

Kemenkes Sediakan Akses Internet Melalui Starlink untuk Puskesmas Terpencil dan Terluar

Kemenkes menjalin kerja sama dengan Starlink untuk penyediaan akses internet seluruh puskesmas di daerah terpencil.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

1 hari lalu

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

2 hari lalu

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan akan mendapatkan contoh makanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji untuk diuji

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

3 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

4 hari lalu

BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

Koordinator Humas Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) Eka Rosmalasari angkat bicara soal penarikan vaksin AstraZeneca secara global.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

5 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Alasan Sosiolog Unair Sebut Penarikan Vaksin AstraZeneca Bisa Memicu Kecemasan Publik

5 hari lalu

Alasan Sosiolog Unair Sebut Penarikan Vaksin AstraZeneca Bisa Memicu Kecemasan Publik

Peneliti Unair menilai penarikan vaksin AstraZeneca dari pasar akan memicu pro dan kontra. Masyarakat bisa ragu terhadap program vaksinasi nasional.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

6 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya