Wakil Ketua KPK Dihukum Potong Gaji, Berapa Total Pendapatan Pimpinan KPK?

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Rabu, 1 September 2021 16:21 WIB

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan terkait penetapan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dalam kasus korupsi tanah Munjul, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul itu dinilai merugikan keuangan negara mencapai Rp152,2 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK banyak mendapat sorotan dari publik. Sorotan itu tidak hanya seputar kasus korupsi yang ditanganinya saja, tetapi juga beberapa kasus internal yang menerpanya. Salah satu kasus yang santer diperdebatkan adalah pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

Lili dinyatakan bersalah setelah melalui sidang putusan oleh Dewan Pengawas KPK. Dalam sidang tersebut, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan, mengatakan Lili melanggar dua hal. Pertama, penyalahgunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi.

Kedua, menjalin hubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK. "Itu merupakan suatu pelanggaran etik yang dirumuskan dalam pakta integritas KPK," ungkap Tumpak seperti dikutip dari tempo.co, 30 Agustus 2021.

Atas putusan tersebut, Lily menerima hukuman berupa pemotongan gaji sebesar Rp 1,848 juta. Sementara itu, total gaji pokok Lily tiap bulan adalah Rp 4.620.000. Apabila dikalikan sebanyak 12 bulan, pemotongan gaji Lily sebanyak 40 persen mencapai Rp22.176 juta. Pemotongan gaji tersebut hanya berlaku pada gaji pokok semata. Lantas, berapa sebenarnya total gaji Wakil Ketua KPK?

Gaji Wakil Ketua KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Advertising
Advertising

Dalam PP tersebut, pimpinan KPK menerima beberapa jenis penghasilan, antara lain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan Kehormatan setiap bulan. Gaji pokok yang diterima Wakil Ketua KPK berjumlah Rp4.620.000. Kemudian tunjangan jabatan sebesar Rp20.475.000 dan Tunjangan Kehormatan sebesar Rp 2.134.000.

Selain mengatur gaji Wakil Ketua KPK, PP tersebut juga mengatur gaji Ketua KPK. Dalam PP tersebut, Ketua KPK juga menerima beberapa jenis gaji sekaligus. Ketua KPK menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000. Selain gaji pokok, Ketua KPK juga menerima beberapa tunjangan, antara lain:

  1. Tunjangan Kehormatan: Rp 2.396.000
  2. Tunjangan Hari Tua: Rp 8.063.500
  3. Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa: Rp 16.325.000
  4. Tunjangan Jabatan: Rp 24.818.000
  5. Tunjangan Transportasi: Rp 29.546.000
  6. Tunjangan Perumahan: Rp 37.750.000
  7. Total tunjangan: Rp 118.898.500.

Dengan demikian, apabila ditotal, jumlah gaji Ketua KPK dapat mencapai jumlah yang fantastis. Total pendapatan Ketua KPK adalah Rp123.938.500.

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca juga: Mengintip Garasi Milik Lili Pintauli Siregar yang Terjerat Kasus Etik KPK

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

53 menit lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

4 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Resmi Perpanjang Kontrak di Red Sparks, Berapa Gaji Megawati Hangestri?

5 jam lalu

Resmi Perpanjang Kontrak di Red Sparks, Berapa Gaji Megawati Hangestri?

Dalam kontrak barunya di Red Sparks, Megawati Hangestri bakal mendapat kenaikan gaji menjadi US$ 150 ribu per musim.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

8 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

9 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

15 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

20 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya