KSP Ungkap Alasan Jokowi Belum Keluarkan Surpres RUU Ibu Kota Baru

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Kamis, 26 Agustus 2021 16:21 WIB

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau buru-buru dalam mengeluarkan Surat Presiden terkait Rancangan Undang-Undang ke Ibu Kota Negara (IKN). Ia menyebut saat ini pemerintah masih fokus dalam penanganan Pandemi Covid-19.

"Presiden tidak buru-buru menyampaikan surpres RUU IKN, karena sekali lagi fokus ke masalah pandemi dan pemulihan ekonomi. Juga Presiden ingin persiapan lapangan lebih matang sebelum RUU itu dibahas," kata Juri saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

RUU IKN sendiri saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Namun hingga saat ini, DPR masih belum bisa memulai pembahasan karena Surat Presiden dari Jokowi belum kunjung keluar.

Juri mengatakan proses pembahasan IKN ini memang melambat. Ia menyebut fokus pemerintah saat ini adalah pengendalian pandemi Covid-19, membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup melalui berbagai skema bansos dan pemulihan ekonomi nasional.

"Akan tetapi persiapan terus dilakukan, terutama penyiapan infrastruktur penunjang menuju lokasi IKN, dan pemetaan terhadap struktur lingkungan, baik struktur lahan, pemantapan lokasi untuk bangunan-bangunan strategis, dan hal-hal lain termasuk menata kesiapan masyarakat sekitar lokasi," kata Juri.

Advertising
Advertising

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rudy S Prawiradinata mengatakan RUU IKN telah rampung dibahas antar kementerian. Ia juga menyebutkan draf RUU ini akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas.

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

6 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

8 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

8 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

20 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

20 jam lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

22 jam lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

22 jam lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

22 jam lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya