TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan bergabungnya Partai Amanat Nasional ke koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan hak dari partai politik itu sendiri. PAN terang-terangan menyatakan masuk koalisi pemerintah setelah hadir dalam pertemuan Presiden Jokowi dan partai pendukungnya pada Rabu kemarin, 25 Agustus 2021.

"Perkara PAN gabung koalisi itu hak setiap partai politik, tentu masing-masing punya strategi," kata Mardani ketika dihubungi, Kamis, 26 Agustus 2021.

Kendati begitu, ia menyoroti semakin besarnya koalisi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Dengan bergabungnya PAN, tujuh dari sembilan partai di parlemen kini menjadi pendukung pemerintah. Mereka menguasai 471 dari 575 kursi atau 81,91 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat.

Mardani menyitir adagium kondang yang disampaikan Lord Acton, yakni 'power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely'. Mardani mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung menyimpang.

"Makin besar kekuasaan makin besar peluang penyimpangannya," ujar anggota Komisi Pemerintahan DPR ini.

Menurut Mardani, menjadi oposisi pemerintah adalah pilihan yang rasional, etis, dan logis saat ini. Ia mengatakan PKS akan tetap menjadi penyeimbang yang mengontrol kebijakan pemerintah.

"PKS insya Allah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif, insya Allah semuanya untuk membangun negeri," ucapnya.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sebelumnya mengatakan posisi partainya kini tak lagi abu-abu terhadap pemerintahan. Ia mengakui kehadiran Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin bermakna partainya bergabung ke koalisi pemerintah.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Viva pada Kamis, 26 Agustus 2021.