Seleksi Pegawai Negeri Harus Bebas Kolusi dan Nepotisme

Reporter

Editor

Sabtu, 6 Desember 2008 08:42 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang: Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah M. Iqbal Wibisono meminta kepada Gubernur Jawa Tengah agar memantau dan mengawasi proses seleksi pegawai negeri di wilayahnya secara serius. "Kami minta agar seleksi tahun ini dilakukan secara transparan, bebas dari unsur kolusi dan nepotisme," kata Iqbal di Semarang, Sabtu (6/12).

Jawa Tengah menggelar seleksi pegawai negeri secara serentak di 35 kabupaten//kota. Jumlah pelamar ditingkat provinsi mencapai 4.685 orang sedangkan di tingkat kabupaten/kota jumlahnya sebanyak 88.651 orang. Tes tertulis dilakukan pada 7 Desember. Pengumuman akan dilakukan pada 31 Desember 2008 dan pengangkatan dijadwalkan dari tanggal 9 hingga 21 Desember 2009.

Iqbal menyatakan, di era reformasi seperti saat ini budaya kolusi dan nepotisme masih sangat memungkinkan. Biasanya, kata dia, yang melakukan kolusi dan nepotisme tersebut berharap bisa mendapatkan uang imbalan. Untuk meloloskan seorang menjadi pegawai negeri dengan jalan tidak sehat maka biasanya membutuhkan uang hingga 50-an juta rupiah. Uang ini biasanya dinikmati para calo pegawai negeri.

Selain karena uang, seleksi tidak adil juga bisa dilakukan karena persaudaraan. "Kalau tidak uang ya karena membawa saudara-saudaranya sendiri," katanya.

Iqbal meminta agar praktek-praktek seperti ini dihentikan karena akan merusak generasi mendatang.

ROFIUDDIN
PNS

Berita terkait

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

7 jam lalu

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

Aliansi Pendidikan Gratis Riau mencatat, lebih dari 50 calon mahasiswa Unri masuk kelompok UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi orang tua mereka.

Baca Selengkapnya

Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Lulus Jadi PNS BMKG

15 jam lalu

Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Lulus Jadi PNS BMKG

Pendaftaran sekolah kedinasan STMKG BMKG tersedia sebanyak 120 formasi.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024: STAN Sediakan Formasi Terbanyak, IPDN Kedua

2 hari lalu

Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024: STAN Sediakan Formasi Terbanyak, IPDN Kedua

Untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan total 3.445 formasi yang akan diikuti 8 kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

3 hari lalu

Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

Kemendikbudristek merespons isu soal isu mahasiswa dengan orang tua yang bekerja sebagai PNS dipukul rata mendapat UKT tertinggi.

Baca Selengkapnya

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

4 hari lalu

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Pegawai yang Pensiun, Baik PNS maupun Karyawan Swasta

6 hari lalu

Ketahui Hak Pegawai yang Pensiun, Baik PNS maupun Karyawan Swasta

Berikut adalah hak yang wajib diterima karyawan yang Pensiun

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan Kinerja PNS Paling Efektif di Dunia, Ada dari Asia

8 hari lalu

10 Negara dengan Kinerja PNS Paling Efektif di Dunia, Ada dari Asia

Berikut ini deretan negara dengan kinerja PNS paling efektif di dunia, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.

Baca Selengkapnya

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

14 hari lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

16 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

17 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya