TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah menjadikan angka kematian akibat Covid-19 sebagai bahan pertimbangan mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Puan mengatakan, setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan penambahan kasus Covid-19. “Tapi harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi,” kata Puan dalam keterangannya, Senin, 23 Agustus 2021.

Berdasarkan data harian kasus Covid-19, angka kematian pasien masih berada di atas seribu orang per hari, meski penambahan kasus cenderung turun. Per 22 Agustus 2021, terdapat 1.030 pasien Covid-19 yang meninggal.

Menurut Puan, angka kematian yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. “Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM,” ujarnya.

Merujuk data Kementerian Kesehatan pada 21 Agustus 2021, terdapat 10 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi, yaitu Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Puan pun mengingatkan agar daerah-daerah tersebut berhati-hati jika ingin melonggarkan pembatasan kegiatan. Selain itu, Puan meminta pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan di 10 daerah dengan tingkat kematian tertinggi. “Dengan begitu pasien-pasien Covid-19 berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun,” kata dia.

Selain tingkat kematian, Puan Maharani juga menyoroti peningkatan kasus positif mingguan di 9 provinsi, seperti Jawa Tengah, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Maluku, dan Jambi. Ia menilai perlu ada evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan masyarakat di tengah kebijakan PPKM.

Baca juga: Guru Besar UI Soroti 2 Hal Soal Nasib Status PPKM Hari Ini

FRISKI RIANA