TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK merupakan lembaga yang dibutuhkan bagi para saksi dan korban untuk meminta perlindungan dan bantuan dari tindak pidana. Sebab, tidak hanya pelaku yang perlu diadili, namun saksi dan korban juga harus dijamin keamanannya. Oleh karena itu, LPSK hadir untuk membantu para saksi dan korban.

Lembaga yang dibentuk pada Agustus 2008 ini bergerak pada perlindungan saksi dan hak-hak kepada saksi maupun korban tindak pidana. LPSK hadir sebagai tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Pemohon dapat meminta perlindungan yang berkaitan dengan perlindungan fisik, pemenuhan hak dalam birokrasi secara prosedural, restitusi dan kompensasi, serta bantuan di bidang medis, psikologis, psikososial.

Lembaga ini memiliki berbagai kewenangan untuk menjaga saksi dan korban dari segala bentuk tekanan dan kekerasan. Sesuai dengan UU No 31 Tahun 2014, kewenangan LPSK antara lain

1. Meminta keterangan terkait permohonan yang telah dilayangkan kepada pemohon dan pihak yang bersangkutan secara lisan maupun tulisan
2. Memeriksa keterangan, surat, hingga dokumen untuk memvalidasi kebenaran terhadap permohonan yang dilayangkan
3. Meminta salinan surat atau dokumen yang dibutuhkan dari instansi yang berkaitan untuk memeriksa laporan pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Meminta informasi kepada penegak hukum mengenai perkembangan kasus yang dialami pemohon
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan peraturan
6. Mengelola rumah aman
7. Memindahkan terlindung ke tempat yang lebih aman
8. Melakukan pengawalan dan pengamanan
9. Melakukan pendampingan untuk Saksi dan Korban saat proses peradilan
10. Melakukan Restitusi dan Kompensasi dengan penilaian ganti rugi.

Dalam pelaksanaannya, permohonan yang diterima LPSK sangat banyak. Oleh karena itu, LPSK memiliki skala prioritas untuk perlindungan saksi dan korban. Prioritas tersebut antara lain pada saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat, korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terorisme, penyiksaan dan penganiayaan berat, tindak pidana perdagangan orang, narkotika, dan psikotropika, tindak pidana seksual terhadap perempuan dan anak, serta lainnya yang berdampak pada posisi saksi dan/atau korban mengalami situasi yang membahayakan jiwa.

JACINDA NUURUN ADDUNYAA

Baca: LPSK Antar Jurnalis Tempo Korban Penganiayaan Cek Kesehatan