TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Jaksa Eksekusi Nanang Suryadi dan Irman Yudiandri, telah menerima aset dan uang sebagai kompensasi uang pengganti terpidana Budi Susanto dalam perkara korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Aset tersebut berupa satu unit rumah, yakni tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Utara. "Yang berdasarkan Laporan Hasil Penilaian dari Tim Penilai KPKNL Jakarta III mempunyai harga wajar Rp 56.745.558.000,00. Lalu, dua unit rumah, yakni tanah dan bangunan di Bandung yang berdasarkan Laporan Hasil Penilaian dari Tim Penilai KPKNL Bandung mempunyai harga wajar Rp 28.411.084.000,00," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Selain itu, KPK juga telah menerima pembayaran kekurangan uang pengganti sebesar Rp 3.113.284.695,00 dari terpidana korupsi simulator SIM.

"KPK terus berupaya optimal melakukan penagihan pembayaran uang pengganti kepada para terpidana korupsi yang selanjutnya disetorkan ke kas negara untuk kepentingan umum," ucap Ali.

Kasus ini berawal ketika Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri melakukan pembelian simulator SIM sepeda motor dari PT Citra Mandiri Metalindo seharga Rp 77,79 juta per unit. Padahal, simulator SIM sepeda motor itu dibeli Budi dari PT Inovasi Teknologi Indonesia (perusahaan milik Bambang) dengan harga Rp 42,8 juta per unit.

Sementara untuk harga simulator mobil, Budi menjual kepada Direktorat Lalu Lintas seharga Rp 256,142 juta per unit. Padahal, simulator SIM itu dibeli Budi dari perusahaan Bambang seharga Rp 80 juta per unit.

Baca juga: PK Djoko Susilo Dikabulkan MA, Begini Perjalanan Kasus Korupsi Simulator SIM

ANDITA RAHMA