Bantah Baliho Puan untuk Elektoral, Arteria Dahlan Sebut Beliau Sudah Dikenal

Jumat, 13 Agustus 2021 12:55 WIB

Spanduk Puan Maharani "Kepak Sayap Kebhinekaan". Foto/twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menilai keliru jika ada yang mengaitkan baliho Puan Maharani yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan kepentingan elektoral. Hal ini disampaikan Arteria menanggapi Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya ihwal tak terdongkraknya elektabilitas tokoh karena baliho.

"Enggak usah disurvei dan pakai hasil survei ataupun temuan Charta juga kami sudah tahu," kata Arteria ketika dihubungi, Jumat, 13 Agustus 2021.

Arteria mengatakan tak relevan jika ada yang menghubungkan baliho Puan Maharani dan upaya menaikkan elektabilitas. Menurut dia, pemasangan baliho Puan bukan untuk kepentingan tersebut.

Ia pun menyarankan semua pihak tak berburuk sangka perihal ini. Arteria berujar, partainya sudah paham apa saja instrumen-instrumen untuk menaikkan elektabilitas. "Pastinya bukan baliho," kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Arteria mengatakan Puan Maharani relatif sudah dikenal publik hingga ke desa-desa. Alasannya, Puan pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membawahi kementerian-kementerian yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Advertising
Advertising

"Jadi enggak perlu mengenalkan beliau lewat baliho. Nah pertanyaan seperti itu mungkin lebih relevan ke orang lain. Mbak Puan sedang fokus," ujar Arteria.

Dia juga mempertanyakan mengapa publik heboh jika Puan yang memasang baliho padahal sudah banyak yang melakukannya sebelumnya. Arteria juga menyindir pihak yang bermain-main di media sosial dengan diksi langsung mengarah ke pencalonan presiden.

Menurut Arteria, pihak tersebut mestinya dibahas juga secara proporsional. "Kalau mau jujur sama diri sendiri, ngerasa enggak sih, dulu ada yang sudah banyak pasang baliho dan main medsos, begitu mereka kalah panggung, isunya digeser ke yang lain. Bawa-bawa mengatasnamakan rakyatlah," kata Arteria, tanpa merinci siapa sosok yang dia maksud.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sebelumnya menyebut bahwa maraknya pemasangan baliho sejumlah tokoh ternyata tak mampu menaikkan elektabilitas mereka dalam bursa calon presiden 2024. Tingkat pengenalan para calon pun tidak naik secara masif.

Menurut Yunarto, maraknya baliho pun belum tentu membuat tingkat kesukaan terhadap tokoh meningkat. Ia mengatakan baliho justru berpotensi menjadi efek bumerang karena masyarakat jengkel atas kegiatan pemasangan baliho itu.

Dalam sigi Charta Politika yang dirilis Kamis, 12 Agustus kemarin, ada dua nama tokoh dalam bursa capres yang dikaitkan dengan pemasangan baliho. Yakni Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Elektabilitas Capres Versi Charta Politika: Ganjar Tertinggi, Puan 0,7 Persen

Berita terkait

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

9 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

10 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

16 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

1 hari lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

1 hari lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya