Azyumardi Azra Prediksi Sikap Jokowi Bakal Gloomy Soal TWK Pegawai KPK

Reporter

M Rosseno Aji

Kamis, 12 Agustus 2021 14:16 WIB

(dari kanan) Pakar Hukum Azyumardi Azra, Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harun saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra pesimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil sikap dalam persoalan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia memperkirakan babak akhir rangkaian TWK ini akan berakhir dengan sendu.

“Proyeksinya gloomy, mendung, gelap,” kata Azyumardi dalam diskusi Indonesia Corruption Watch, Kamis, 12 Agustus 2021.

Azyumardi mengatakan belum melihat petunjuk bahwa Jokowi akan mengambil keputusan mengangkat 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos menjadi ASN. Bila diibaratkan lorong gelap, Azyumardi mengatakan belum ada titik terang dari masalah ini. “Saya tidak melihat ada celah terang di situ,” kata dia.

Sejarawan ini mencatat Presiden baru sekali berbicara mengenai persoalan TWK. Dalam pernyataannya, Jokowi meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan satu-satunya dasar memberhentikan pegawai. Jokowi juga menyatakan setuju dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan alih status tak boleh merugikan pegawai.

Namun, menurut Azyumardi, pernyataan Jokowi itu diabaikan oleh pimpinan KPK. Sejak itu Jokowi tak pernah lagi bersuara tentang TWK. Bahkan, setelah Ombudsman RI menyatakan terjadi potensi maladministrasi berlapis dalam pelaksanaan alih status pegawai di KPK. “Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa, diam seribu bahasa,” kata dia.

Advertising
Advertising

Meski demikian, Azyumardi Azra berharap Jokowi akan mengambil sikap. Dia mengatakan bila tidak, pelemahan KPK ini akan menjadi warisan negatif dari masa kepemimpinannya. Menurut dia, pelemahan KPK sudah terlihat akibatnya, salah satunya banyaknya hukuman koruptor yang dikorting oleh pengadilan.

Baca juga: Jokowi Beri Gelar Bintang Jasa pada Artidjo Alkostar hingga Tenaga Kesehatan

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

18 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

7 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya