INFO NASIONAL –DPD RI kembali melanjutkan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu, 11 Agustus. Diketahui, fit and proper test dilakukan terhadap 16 calon anggota BPK RI yang berlangsung pada 10-11 Agustus 2021, kemudian DPD RI membuat daftar peringkat calon yang paling direkomendasikan kepada DPR RI.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana saat memimpin fit and proper test mengingatkan segala informasi dan keterangan yang disampaikan calon anggota BPK merupakan keterangan yang sebenar-benarnya.

“Kami ingatkan kepada saudara calon anggota BPK bahwa segala informasi dan keterangan yang disampaikan menyangkut diri saudara merupakan keterangan yang sebenar-benarnya,” ujarnya yang didampingi Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto, serta Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Annakotta, dan Casytha A Kathmandu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh tidak memungkiri anggota BPK mengalami tarik ulur politik. Hal ini bukan hanya saat proses seleksi saja, tapi terjadi ketika menjabat sebagai pimpinan BPK. “Ketika bekerja sebagai pimpinan BPK, namun ada tarik ulur politik yang bertentangan hati nurani. Maka harus menyikapi dengan baik,” katanya.

Sementara, Anggota DPD RI asal Riau Misharti menilai sampai saat ini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih diburu setiap daerah. Padahal bukan jaminan bahwa WTP itu bersih dari pelanggaran, faktanya masih saja ditemukan temuan seperti aset yang disalahgunakan di daerah. “Kita tidak mau kejadian ini terulang lagi,” ujarnya.

Senada dengan Misharti, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menjelaskan isu WTP beberapa lalu sempat ramai di publik. Untuk itu anggota BPK harus memiliki terobosan baru seperti meningkatkan integritas auditor BPK.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha A Kathmandu mempertanyakan penyaluran dana desa yang rawan diselewengkan. “Kita tahu dana desa sumbernya dari APBN yang disalurkan 74.000 desa di Indonesia. Hal ini juga diperlukan ide baru baik aturan atau pelaksanaan dana desa,” katanya.

Di hari pertama, DPD RI melaksanakan fit and proper test terhadap delapan orang yaitu Dori Santoso, Kristiawanto, Blucer Welington Rajagukguk, Muhammad Syarkawi Rauf, Shohibul Imam, Muhammad Komarudin, Dadang Suwarna, dan R Hari Pramudiono. Sedangkan tes hari kedua dilakukan terhadap Nyoman Adhi Suryadnyana, Harry Zacharis Soeratin, Nelson Humiras Halomoan, Teuku Surya Darma, Laode Nusriadi, Encang Hermawan, Mulyadi, dan Widiarto.(*)