Antisipasi Dampak Tsunami, Ribuan Bibit Vegetasi Pantai Ditanam

Rabu, 11 Agustus 2021 14:17 WIB

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanam vegetasi pantai sebanyak 6.300 bibit pada 5 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan luas areal penanaman 9,2 hektare.

INFO NASIONAL – Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanam vegetasi pantai sebanyak 6.300 bibit pada lima titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan luas areal penanaman 9,2 hektare. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketangguhan kawasan pesisir yang rawan terhadap bencana tsunami.

Sebagian pesisir Indonesia rawan bencana, terutama bencana tsunami. Kerawanan ini terdapat di wilayah pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, hingga sebagian Sulawesi bahkan Papua yang pantainya didominasi oleh pasir dengan energi gelombang laut yang cukup tinggi. Karenanya, vegetasi non mangrove seperti cemara laut, kelapa, ketapang lebih cocok dijadikan struktur alami.

“Permasalahan bencana di wilayah pesisir ini memang harus menjadi atensi pemerintah agar risiko bencana dapat ditekan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Maka dari itu KKP melakukan penanaman vegetasi pantai di Kabupaten Pesisir Selatan,” ujar Pelaksana Harian Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Suharyanto.

Dia menjelaskan konfigurasi vegetasi pantai dengan ketebalan dan kerapatan tertentu akan membentuk sabuk hijau yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Sabuk hijau memiliki keuntungan yang nyata, baik secara lingkungan maupun ekonomi. Bagi daerah yang rawan terhadap tsunami, keuntungan akan bertambah bila sabuk tersebut didesain untuk mitigasi bencana tsunami.

Gempa kembar yang terjadi di pesisir barat Sumatera berasal dari tiga sumber ancaman yaitu Megathrust Mentawai, Mentawai Fault System (MFS) dan Sumatera Fault System atau lebih populer dengan istilah sesar Sumatera. Sesar aktif ini beberapa kali menyebabkan tsunami, pada 2009 di pesisir Kota Padang dan 2010 di Pulau Mentawai.

Advertising
Advertising

Lima titik penanaman vegetasi pantai non mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di Nagari Sago Salido, Kampung Muara Anakan, Kampung Sungai Tawa, Nagari Nyiur Melambai dan Nagari Muara Kandis Punggasan. “Dengan mempertimbangkan kondisi setempat yaitu substrat pantai berpasir maka jenis vegetasi yang ditanam adalah Cemara Laut. Jenis ini juga mendominasi areal target penanaman,“ kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf.

Vegetasi pantai beserta kelengkapannya bersifat multifungsi, yakni selain berfungsi sebagai buffer untuk mengurangi energi dan dampak bencana terhadap infrastruktur pantai, juga berperan membangkitkan ekonomi masyarakat pesisir melalui mata pencaharian alternatif yang muncul dari adanya kawasan hutan pantai.

Program penanaman vegetasi pantai ini dilakukan sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir, salah satunya melalui berbagai upaya-upaya pengurangan risiko bencana.(*)

Berita terkait

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

14 jam lalu

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

Modeling budidaya ikan nila salin merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang dibangun sejak 2023 di lahan seluas 80 hektare.

Baca Selengkapnya

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

7 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

13 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

14 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

15 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

29 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

32 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

38 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

40 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

40 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.

Baca Selengkapnya