INFO NASIONAL - Ketentuan di dalam RUU EBT (energi baru dan terbarukan) akan menimbulkan kekhawatiran dan tidak menjawab secara detail persoalan utama pengelolaan EBT. Ada beberapa persoalan dalam tata kelola bisnis di RUU EBT, khususnya yang tercantum pada pasal 39, 40, dan 51.

Strategi pengembangan energi terbarukan yang diadopsi dalam RUU tersebut dinilai berpotensi membawa risiko di sektor sosial ekonomi. “Banyak pasal banyak yang masih bermasalah dan justru menyebabkan kemampuan nasional tak terfasilitasi dengan baik. Hal ini dapat menjadi beban dalam pembangunan,” ujar pakar energi ITS Prof. Mukhtasor dalam diskusi virtual Ngobrol@Tempo bertajuk 'Dampak Regulasi EBT Terhadap Ketahanan Energi Nasional', Senin, 2 Agustus 2021.

Kekhawatiran tersebut muncul lantaran berdasarkan pasal 40 RUU EBT, Perusahaan Listrik Negara (PLN) diwajibkan membeli produksi listrik swasta dan asing. Kemudian pada pasal 51 menyatakan adanya feed-in tariff (tarif masukan) sebagai harga jual listrik dari swasta oleh PLN. “Padahal, tarif masukan ini dapat membuat harga jual listrik (berpotensi menjadi) lebih mahal lagi,” kata guru besar ITS ini.

Mukhtasor melanjutkan, dalam pasal 51 juga tertera bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara legal wajib digunakan guna menutup kerugian apabila PLN membeli listrik lebih mahal dari swasta dan asing. Hal tersebut akan membebani APBN, bahkan berisiko membuat tarif dasar listrik naik.

Mengulik lebih dalam, aktivis pemberdayaan energi, Tri Mumpuni melihat RUU EBT hanya mengakomodasi kepentingan bisnis pengusaha teknologi energi hijau. Masyarakat justru tidak dapat kesempatan dilibatkan dalam proyek energi bersih tersebut.

Tri juga khawatir aneka aturan dan rancangan aturan soal EBT khususnya terkait Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS), berpeluang memicu biaya pokok produksi listrik. “Risikonya dua, tarif listrik naik atau pemerintah bleeding dengan subsidi. Harusnya uang subsidi digunakan untuk mengembangkan EBT khususnya yang berbasis masyarakat. Jadi, negara diuntungkan dan EBT juga tumbuh, rakyat juga menikmati hasilnya,” kata Tri.(*)