Kepolisian Didesak Transparan Tangani Kasus Keluarga Akidi Tio

Reporter

Antara

Rabu, 4 Agustus 2021 17:31 WIB

Keluarga Alm Akidi Tio menyerahkan bantuan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 2 Triliun kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol. Eko Indra Heri, Senin, 26 Juli 2021. Instagram/@divisihumaspolri

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Didik Mukrianto meminta Kepolisian Republik Indonesia bertindak transparan, terukur, profesional, dan akuntabel dalam menangani kasus dugaan sumbangan fiktif senilai Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio.

Didik Mukrianto mendesak polisi mengusut tuntas jika ada dugaan tindak pidana oleh keluarga Akidi Tio yang menjanjikan bantuan tersebut. "Karena bagaimanapun juga muncul dugaan adanya upaya untuk melibatkan kepolisian meskipun secara tidak langsung terhadap sebuah kepentingan tertentu oleh pemberi komitmen," ujar anggota Komisi III DPR ini, Rabu, 4 Agustus 2021.

Ia menilai kasus tersebut menyangkut persoalan integritas, kredibilitas institusi Polri serta good governance dan akuntabilitas seorang aparat dan pejabat. Oleh karena itu, kata dia, kasus tersebut harus ditangani secara tepat dan proporsional.

"Saya sangat prihatin dan cukup kaget mendengar adanya dugaan tindak kebohongan atau tidak dapat direalisasikannya bantuan Covid-19 yang nilainya hingga Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio," tutur Didik.

Politikus Partai Demokrat ini menilai kasus tersebut cukup memprihatinkan dan disayangkan karena informasi bantuan tersebut tidak dilakukan pendalaman. Didik menyesalkan karena informasi bantuan tersebut tidak dipastikan akurasi dan kebenarannya sebelum diterima secara resmi serta diumumkan ke publik.

"Seolah-olah disikapi terlalu terburu-buru, terlalu emosional, dan tidak hati-hati. Padahal secara logika sumbangan Rp2 triliun tersebut adalah jumlah yang sangat besar," ucap Didik.

Ia menilai tak heran bila publik ragu dengan komitmen dana bantuan untuk penanggulangan Covid-19 itu. Didik berharap para pejabat dan aparat bisa bersikap lebih hati-hati dan belajar dari kasus keluarga Akidi Tio.

Baca juga: Polda Sumsel Dapati Dana Hibah dari Keluarga Akidi Tio Kurang dari Rp 2 Triliun

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

5 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

6 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

8 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

20 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

20 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

23 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

1 hari lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya