Polri Akan Perluas Cakupan Vaksinasi Covid-19 hingga Kawasan Kumuh dan Pinggiran

Reporter

Antara

Sabtu, 31 Juli 2021 17:47 WIB

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (dua kanan) memberikan keterangan pers peluncuran aplikasi SIM Nasional Presisi Korlantas Polri (Sinar) untuk perpanjangan SIM secara daring di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta, Selasa 13 April 2021. (ANTARA/HO/Humas Kakorlantas)

TEMPO.CO, Jakarta - Polri memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 untuk bisa menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran dan kawasan kumuh. "Program vaksinasi ini terus menerus ditingkatkan, kegiatan vaksinasi yang sudah berjalan dengan memanfaatkan fasilitas ruang yang besar seperti di JCC dan GBK, kemudian gerai vaksin sudah didirikan dan pelayanan yang sudah berjalan dengan melakukan pendekatan ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit saat meninjau Gebrakan Vaksinasi dan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Presisi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Sabtu 31 Juli 2021.

Menurut Kapolri Sigit, wilayah tidak terjangkau seperti slum area atau wilayah kumuh dan wilayah pinggiran memerlukan perhatian khusus. Menggelar vaksinasi COVID-19 di kedua wilayah tersebut menjadi strategi Polri untuk mempercepat vaksinasi lewat kegiatan Gebrakan Vaksinasi Presisi.

Strategi lainnya, kata dia, menjalin kemitraan untuk menggerakkan vaksinasi massal dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, ormas keagamaan, hingga swasta.

"Kemudian gerai-gerai vaksin yang sudah didirikan. Alhamdulillah, terima kasih bahwa hari ini saya mendapatkan laporan secara serentak telah membuka kurang lebih 91 gerai untuk melaksanakan Gebrakan Vaksinasi Presisi dengan sasaran 30 ribu masyarakat," kata Sigit.

Polri mendapat porsi 30 persen dari jumlah vaksin yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 guna mempercepat terbentuknya kekebalan komunal masyarakat atau herd immunity.

Advertising
Advertising

Sigit mengatakan herd immunity sebagai salah satu upaya mengurangi penambahan kasus positif COVID-19 dan meningkatkan imunitas, maka vaksinasi mutlak dilakukan.

Baca: Update Vaksinasi 31 Juli: 20,5 Juta Orang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

15 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

16 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

22 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

1 hari lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Buat Jemaah Calon Haji 2024, Ini Aturan Terbaru dari Arab Saudi

1 hari lalu

Buat Jemaah Calon Haji 2024, Ini Aturan Terbaru dari Arab Saudi

Arab Saudi mewajibkan jemaah calon haji memenuhi kriteria vaksinasi dan mendapatkan izin resmi.

Baca Selengkapnya