PPP Nilai Fasilitas Isoman Anggota DPR Bisa Picu Kecemburuan Sosial

Kamis, 29 Juli 2021 05:04 WIB

Sejumlah petugas meyiapkan ruang isolasi bagi pasien COVID-19 tanpa gejala (OTG) di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Selasa, 6 Juli 2021. Daya tampung ruang isolasi yang berada di lantai 2 dan 3 Gedung Blok B-C tersebut sebanyak 250 orang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anas Thahir, menilai fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota Dewan yang positif Covid-19 bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Anas menilai penjelasan Kesekretariatan Jenderal DPR ihwal fasilitas isoman tersebut justru malah kontraproduktif.

"Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," kata Anas dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Juli 2021. Anas mengatakan anggota DPR yang positif Covid-19 masih bisa menggunakan fasilitas rumah jabatan anggota atau RJA.

Rumah jabatan ini, kata dia, cukup representatif untuk tempat isoman karena tak kontak langsung dengan masyarakat, memiliki halaman cukup luas, dan memungkinkan untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain.

Menurut Anas, anggaran sewa hotel berbintang pun lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang terimbas Covid-19. Dia mengatakan, kondisi keuangan negara sedang tidak baik dan DPR tak perlu semakin membebaninya hanya untuk fasilitas isoman.

Anas mengimbuhkan, mungkin saja Kesekjenan menyiapkan tempat untuk isoman para pegawai Kesekjenan. Jika itu tujuannya, ujar dia, Kesekjenan tak perlu menjadikan hotel sebagai lokasi isoman.

Advertising
Advertising

"Jika memang pemerintah hendak menyiapkan hotel untuk tempat isoman, maka tempat tersebut harus bisa diakses semua pihak yang membutuhkan," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur III ini.

Sekretariat Jenderal DPR sebelumnya mengumumkan penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota Dewan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan Pegawai Pemerintah Non-ASN (PPASN) di lingkungan DPR yang positif Covid-19. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan fasilitas ini tak termasuk untuk anggota keluarga.

Menurut Indra, penyediaan fasilitas isolasi mandiri ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang kian parah belakangan ini. Dia mengatakan, beberapa pekan lalu ada belasan anggota Dewan yang positif Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri di kompleks rumah dinas Kalibata, Jakarta Selatan.

Komplain pun bermunculan dari sejumlah anggota Dewan lainnya yang tinggal berdekatan dengan mereka. Menurut Indra, mereka khususnya yang memiliki anak-anak kecil khawatir terjadi penularan di lingkungan tersebut.

Maka dari itu, Indra melanjutkan, Sekretariat Jenderal DPR menjajaki kerja sama dengan Hotel Ibis dan Oasis di Jakarta. Ia mengantisipasi agar anggota Dewan tak perlu isoman di rumah dinas Kalibata seumpama positif Covid-19 nantinya. "Kalau nanti ada anggota yang positif lagi supaya tidak berada di lingkungan kompleks Kalibata karena menimbulkan risiko di dalam rumahnya dan di dalam lingkungannya," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR Isolasi Mandiri di Hotel, Berapa Anggarannya?


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

5 jam lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

6 jam lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

22 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

1 hari lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

1 hari lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

1 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

2 hari lalu

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.

Baca Selengkapnya