BIN Klaim Masyarakat Puas Kinerja Jokowi dalam Tangani Covid-19

Minggu, 25 Juli 2021 13:32 WIB

Petugas kesehatan memakai helm thermal KC Wearable saat kegiatan swab test dan rapid test COVID-19 secara massal di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Badan Intelijen negara (BIN) bekerja sama dengan Kemenkes menggelar swab tes dan rapid test untuk memetakan kondisi kesehatan pegawai KPU dan Wartawan yang berada di zona merah sekaligus sebagai upaya pencegahan COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto menyebut, analisa lembaganya menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

"Mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden dalam menangani wabah Covid-19," ujarnya lewat keterangan tertulis kepada Tempo pada Ahad, 25 Juli 2021. Wawan tidak merinci angka kepuasan publik tersebut.

Menurut Wawan, tingkat kepuasan publik naik atau turun adalah hal biasa dalam politik yang dinamis. Ia mengatakan mereka yang puas dan tidak puas besarannya hampir imbang di daerah yang menjalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

"Di DKI Jakarta, misalnya, yang tidak puas dan yang puas berimbang hampir 50 persen-50 persen. Di Jawa Barat ada 43,7 persen yang tidak puas, Jawa Tengah 40,9 persen dan Jawa Timur 37,9 persen," ujar juru bicara BIN ini.

Sementara itu, hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) justru menunjukkan tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden selama pandemi Covid-19. Penurunan itu terjadi selama enam bulan terakhir mulai dari Desember 2020 hingga Juni 2021, dari 68,9 persen menjadi 59,6 persen.

Survei yang dirilis pada 18 Juli 2021 ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 juga mencapai titik terendah selama empat bulan terakhir, turun dari 56,5 persen menjadi 43 persen.

Baca juga: Survei LP3ES Sebut Level Kepuasan Masyarakat Soal Kinerja Jokowi-Ma'ruf di Angka 6 dari Kisaran 1-10

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

19 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya