TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021. Pelonggaran baru akan dilakukan pada 26 Juli jika kasus menurun.

Jokowi mengatakan kebijakan pembatasan mobilitas ini merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari. Ia mengatakan pemerintah akan mengambil kebijakan ini meskipun berat.

"Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit," kata Jokowi pada Selasa, 20 Juli 2021.

Ia mengatakan setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit menurun. Namun, Jokowi mengatakan jika kasus terus menurun, maka akan ada pelonggaran pada 26 Juli.

"Jika kasus terus menurun tanggal 26 Juli, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata dia.

Misalnya, Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Selain itu, restoran atau tempat makan yang memiliki ruang terbuka bisa buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 WIB. Selain itu, pengunjung hanya boleh makan maksimal 30 menit.

Sebelumnya, ada setidaknya enam indikator yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pembatasan darurat jilid pertama. Keenam inidikator ini adalah pengetesan, pelacakan, penurunan mobilitas, vaksinasi Covid-19, angka positivitas atau positivity rate, dan target menekan laju penularan. Dalam pengetesan, misalnya, pemerintah menargetkan 324 ribu per hari di Jawa dan Bali. Realisasinya, pemerintah hanya mampu mencapai 127 ribu per hari, dan itu pun angka total nasional.

Target vaksinasi sebanyak 1 juta per hari, faktanya hanya dapat dipenuhi 546 ribu per hari. Target menekan laju kenaikan penularan hingga 10 ribu kasus per hari, juga masih jauh. Kemarin, angka kasus harian sebanyak 34.257.

Begitu pula dengan pelacakan, target 15 orang per satu kasus positif atau 300 ribu kontak tapi realisasi masih 250 ribu kontak. Target positivity rate 10 persen, realisasinya masih 25 persen. Selama PPKM Darurat pemerintah juga menargetkan 30 persen penurunan mobilitas, namun yang tercapai masih 20 persen.

Baca juga: Kepada Kepala Daerah, Jokowi Sebut Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps Jika...