Lapor Covid-19: Ajakan Tak Unggah Berita Covid-19 Buat Masyarakat Tak Waspada

Minggu, 18 Juli 2021 19:22 WIB

Irma Hidayana. Dok Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga Lapor Covid-19 menyayangkan adanya ajakan untuk tidak mengunggah dan membagikan berita Covid-19. Propaganda tersebut beredar di aplikasi perpesanan serta di media sosial baru-baru ini.

Koordinator Lapor Covid-19, Irma Hidayana, mengatakan ajakan itu justru menghalangi masyarakat untuk mendapat informasi mengenai seriusnya pandemi. Dampaknya, masyarakat bisa menjadi tidak waspada terhadap Covid-19.

"Itu justru menutupi masyarakat dari informasi yang sebenarnya sehingga membuat mereka tidak waspada, tidak siap menghadapi dampak penularan ini," ujar Irma dalam konferensi pers, Ahad, 18 Juli 2021.

Irma mengatakan, ketidakwaspadaan bisa membuat masyarakat mengendurkan protokol kesehatan. Masyarakat bisa jadi menilai kondisi saat ini baik-baik saja dan bisa disikapi dengan santai.

"Impact-nya adalah lagi-lagi, jangan kaget kalau masyarakat yang disalahkan tidak taat prokes," kata dia.

Advertising
Advertising

Menurut Irma, ketidaktahuan masyarakat harus diatasi dengan memberikan literasi pandemi yang tepat. Ia mengatakan pemerintah harus memastikan sosialisasi ihwal pencegahan Covid-19 berjalan baik.

"Kewaspadaan masyarakat menurun atau menjadi tidak waspada ketika tidak tahu bahaya yang terjadi di sekitar mereka," kata Irma.

Sebelumnya, beredar sejumlah poster digital berisi ajakan untuk tidak mengunggah berita-berita tentang pandemi Covid-19. Seruan dalam bentuk tertulis dengan pesan serupa juga menyebar lewat grup-grup WhatsApp.

Aliansi Jurnalis Indonesian (AJI) Indonesia menyatakan setidaknya ada sembilan poster digital dengan desain yang mirip dan mengatasnamakan warga Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Purbalingga, Banyumas, Semarang, Yogyakarta, Majalengka, dan Cirebon.

Menurut AJI Indonesia, hal ini merupakan bagian dari propaganda keliru yang bisa membahayakan keselamatan publik. Sebab, ajakan tersebut disampaikan di saat wabah terjadi meluas dan menyebabkan warga sulit mendapatkan layanan fasilitas kesehatan yang sudah penuh pasien.

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan, ajakan tersebut bisa menyebabkan masyarakat terjebak pada rasa aman palsu atau toxic positivity yang membuat mereka abai pada protokol kesehatan. Padahal, informasi yang akurat mengenai skala penularan dan dampak pandemi Covid-19 justru dibutuhkan warga untuk membangun kesiapsiagaan.

Lapor Covid-19 juga mendorong pemerintah untuk semakin terbuka soal data pandemi Covid-19. Misalnya menyangkut angka pengetesan atau testing di setiap kabupaten dan kota.

Irma mengatakan, Kemenkes hingga belum membuka data testing kabupaten dan kota di semua provinsi. Menurut dia, data-data tersebut perlu agar para ahli dapat membantu menghitung dan mencari formula pengendalian yang efektif di setiap wilayah.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRISKI RIANA

Baca: Apresiasi Luhut Minta Maaf, Lapor Covid-19: Tapi Harus Diiringi Aksi Nyata

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

1 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

2 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

6 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

7 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

8 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

10 hari lalu

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

13 hari lalu

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

13 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.

Baca Selengkapnya