INFO NASIONAL-Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai. Namun lebih dari 30 persen stok ikan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan.Sementarai tu, pencemaran laut hingga ancaman krisis iklim telah mencapai level yang mengkhawatirkan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan salah satunya menyediakan kerangka kerja praktek-praktek berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut, memperkuat perlindungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, termasuk di Indonesia.

United Nations DevelopmentProgramme (UNDP), salah satu badan di PBB, mengadvokasi perubahan dan menghubungkan negara dengan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Seperti apa peran UNDP di Indonesia? Program Manager Unit Lingkungan, UNDP Indonesia, Iwan Kurniawan, menjabarkannya dalam tanya-jawab dengan Info Tempo.

Mengapa UNDP terlibat dalam sector perikanan dan kelautan? Bagaimana pandangan UNDP terhadap upaya Indonesia menata sector kelautan dan perikanan melalui pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)?

Kita memahami laut menyediakan lebih dari 260 juta lapangan kerja secara global, dan sekitar 3 miliar orang bergantung kehidupannya dari laut. Seiring dengan pertumbuhan populasi, diversifikasi sumber pangan, meningkatnya kesadaran akan komoditas perikanan sebagai pangan bernutrisi tinggi, serta meningkatnya pendapatan di negara-negara berkembang, berdampak pada terus tingginya permintaan akan komoditas perikanan.

Sementara pemanfaatan sumber daya ikan yang mengabaikan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan akan berdampak pada penangkapan yang berlebihan. Dari laporan FAO terbaru, sekitar 30 persen stok ikan di dunia beradapadakondisi yang telah dieksploitasi secara berlebih (overfished).

Sebagai mitra pemerintah, UNDP berkomitmen memperkuat sistem tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan sejalan dengan target nasional maupun global melalui SDGs khususnya tujuan yang ke-14.Kita mengacu pada PermenKP Nomor 18 Tahun 2014, yang menjelaskan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagai wilayah untuk penangkapan, pembudidayaan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang mengacu pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, hingga Zona Ekonomi Eksklusif.

Jadi yang akan dikelola dalam WPP itu sangat kompleks. UNDP menilai ini sebagai kebijakan yang bijaksana. Pembagian wilayah perairan Indonesia menjadi 11 WPP perairan lautdiharapkan mengefektikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih menyesuaikan pada potensi dan karakterisitik sumber daya kelautan yang kita miliki, dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable principles).

Dari pengalaman UNDP mendukungpembangunan di Indonesia, tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi Indonesia di sektor kelautan dan perikanan?

Kami melihat, kesamaan visi untuk pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, baik antara pusat dan daerah, atau stakeholder lain menjadi kunci. Kalau tujuannya masih belum sama, akan susah untuk koordinasi dan mengintegrasikan program dari pusat ke daerah, atau dengan stakeholder terkait.

Kita perlu memahami, bekerja di sektor perikanan yang sangat kompleks ini turut melibatkan berbagai sektor. Sehingga harmonisasi mandat, kewenangan antarlembaga sangat penting. Kalau kita ke pelabuhan sebagai contoh, banyak pihak yang bekerja di sana, ada Polisi Perairan, ada syahbandar, serta berbagai unit kerja dari KKP maupun lembaga pemerintahlainnya, yang masing-masing punya kewenangan yang perlu dikoordinasikan.

Dalam konteks pengelolaan perikanan berbasisWPP, proses penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)sebagai acuan mengelola perairan Indonesia yang luas dan kompleks ini sebenarnya sudah inklusif. Namun, manfaat yang akan ditawarkan perlu dieksplorasi lagi, sehingga semua pihak yang akanterlibat memahami manfaat sekaligus perandan tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan pengelolaan di dalam setiap RPP.

Tantangan lainnya adalah perikanan nasional yang didominasinelayan kecil (kapaldi bawah 5 GT)dan usaha pengolahan skalakecil , termasuk pelibatan peran perempuan, yang kapasitasnya masih menjadi isu dan tidak mudah untuk di-address, sebagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Belajar dari pengalaman UNDP dalam mendukung pengelolaan komoditas yang beriorientasi pasar global, apa rekomendasi UNDP untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan tersebut?

Kita melihat untuk mewujudkanpengelolaan WPP sebagai pendekatan yang efektif, maka kerja multipihak perlu didorong. Kami mendukung inisiatif Kementerian PPN/ Bappenas untuk mendorong koordinasi multipihak melalui national fishery platform. Di situ kementerian dan lembaga diharapkan aktif berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi program menuju perikanan yang berkelanjutan sesuai target SDG 14, yang juga melibatkan industri, pemerhati lingkungan, masyarakat sipil, akademisi dan tentunya nelayan.

Dari pertemuan inisiasi yang saya hadiri, terlihat mereka cukup aktif dan apresiatif. Masing-masing pihak mendapat kesempatan untuk memberi masukan kepada regulator, dan regulator dapat menyampaikan tanggapan dan/ataupenjelasan atas isu implementasi suatu kebijakan.

Kita jugamelihat krusialnya pengawasan dan penegakan hukum. Ini saya kira masih menjadi isu yang relevan. Setiap kebijakan perlu dimonitor apakah efektif, dan berdampak positif atau negatif.

Bagaimana respons UNDP untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia di sektor kelautan dan perikanan baik secara makro maupun praktis melalui proyek-proyek kerjasama yang diinisiasi UNDP?

UNDP ingin tetap menjadi partner pemerintah yang terpercaya. Kita ada di posisi netral, yang bagus dan yang perlu dibenahi akan disampaikan. Kita akan melihat, sesuai mandat UNDP, akan berperan ataumemberikan kontribusidi level yang mana, apakah sistem, kelembagaan, atau penguatan kapasitas individu.

Pencapaian SDGs menjadi referensi kita dalam bekerja. UNDP punya komitmen yang tinggi untuk SDGs. Ada target terkait seperti misalnya tentang kemiskinan di SDGs nomor 1, SDG 12 tentang pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, lalu SDGs nomor 17 tentang kemitraan dengan berbagai pihak. Jadi, meskipun anchor-nya untuk sektor kelautan dan perikanan di tujuan 14, ada target SDGs lain yang akan menyertai.

Sektor kelautan dan perikanan terkait dengan banyak kepentingan, dari industri/bisnis, riset, lingkungan, kedaulatan, penyediaan pangan dan tenaga kerja, Bagaimana UNDP merespon semuanya?

Dalam payung SDGs, kita berangkat dari perbaikan dan penguatan sistem tata kelola perikanan. Kita perlu memperhatikan ketersediaan data yang reliable, lalu regulasi yang ada bisa menciptakan enabling conditions sehingga mudah dipahami dan diterapkan di lapangan. Hal ini sepertinya perlu dikaji efektifitasnya karena cukup banyak regulasi baik di pusat maupun di daerah yang telah diterbitkan.

Tentunya perlu juga diperhatikan monitoring dan evaluasi yang memanfaatkan perkembangan teknologii nformasi. Saya kira perlu diaplikasikan oleh semua level, sehingga akan memberi masukan yang adaptif. Dengan pengelolaanberbasis WPP, ketika sebuah regulasi tidak efektif menjawab kebutuhan di sebuah WPP, maka dapat langsung direspons dengan cepat.

Dari program dan pelatihan-pelatihan yang kita support misalnya melalui proyekGlobal Supply Chain for Marine Commodities maupun ATSEA Project, selain memperkuat kapasitas stakeholder perikanan, kita juga sudah mulai mendokumentasikan good practises dan best practises yang dapat direplikasi dan di scale-up. Lebih lanjut, UNDP bekerja aktif dengan pemerintah daerah, swasta, CSO dan masyarakat sipil, dan lainnya untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat dan akselerasi pencapaian target nasional.

Pandemi Covid-19 menghadirkan tantanganbaru di segala aspek baik social ekonomi, tatakelola, hingga lingkungan. Bagaimana upaya UNDP membantu Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan, di sektor kelautan dan perikanan?

Kita sempat melakukan kajian singkat terhadap pengaruh pandemi terhadap sektor perikanan. Untuk rajungan, sangat terdampak pad aawalnya. Karena rajungan diekspor ke Amerika Serikat, dan saat pandemi restoran di sana banyak yang tutup sehingga berpengaruh pada permintaan rajungan dari Indonesia yang menguasai lebih dari 50 persen pasokan pasar.

Pabrik-pabrik yang mengelola rajungan banyak yang terpengaruh tentunya. Menurunnya permintaan pasar ini sangat berdampak signifikan kepada keluarga nelayan, serta ribuan perempuan yang bekerja sebagai pengupas rajungan di miniplant. Belajar dari pengalaman ini, sumber penghidupan di keluarga nelayan perlu dicari alternatifnya.

UNDP mendukung inisiatif pemerintah untukmenjamin keberlanjutan perikanan rajungan danprogram dukungan bagi nelayan rajungan agar mendapat akses ke pekerjaan lain atau keetrampilan baru sebagai alternatif ketika sumber pencarian utama terancam oleh pandemi.

Berbagai tantangan di masa depan masih mungkin terjadi. UNDP akan tetap menjalankan perannya sebagai mandataris PBB, berupaya mewujudkan setiap butir dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Segala cita-cita tersebut dapat digapai melalui sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi erat dengan berbagai pihak. (*)

BIODATA

Nama:Iwan Kurniawan

Program Manager di Unit Lingkungan, UNDP Indonesia.

Lulus dari Program Magister Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB pada tahun 2002 dan Sarjana Kehutanan IPB tahun 1998. Selama 10 tahun terakhir, Iwan berperan aktif dalam menyusun konsep program/proyek, mengumpulkan pendanaan, dan supervisi implementasi program terkait sektor kelautan dan perikanan, pertanian berkelanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati serta pemberdayaan masyarakat dan promosi kesetaraan gender.