Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Ragu Kualitas Vaksin Gratis

Reporter

M Rosseno Aji

Rabu, 14 Juli 2021 08:02 WIB

Anggota dewan DPR RI Komisi IX, Aliyah Mustika (tengah), tertawa saat jajak pendapat di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, 23 Februari 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR Aliyah Mustika Ilham program vaksin berbayar atau vaksin gotong royong juga akan membuat publik ragu dengan kualitas vaksin pemerintah. Dia khawatir masyarakat akan menganggap bahwa vaksin berbayar lebih baik ketimbang vaksin gratis. “Saya rasa vaksin gotong royong individu ini tidak hanya ditunda tapi saya mohon untuk distop,” kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa, 13 Juli 2021.

Politikus Partai Demokta ini juga menyoroti kebijakan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong untuk individu yang terkesan mendadak. Menteri Kesehatan, kata dia, bilang bahwa lamanya program vaksinasi disebabkan oleh minimnya stok, bukan karena tidak adanya anggaran. Menurut dia alasan itu aneh. Sebab, kata dia, masalah stok vaksin seharusnya diselesaikan dengan mendorong vaksin gotong royong yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Bukannya malah mengkomersilkan vaksin.

Aliyah mengatakan dia mengatakan perdagangan vaksin hanya akan menguntungkan pihak tertentu. “Ini adalah kondisi darurat, saya pikir pemerintah dari awal sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.

Dia mengatakan vaksin seharusnya gratis. Kesehatan masyarakat, kata dia, tidak boleh dikomersilkan. “Perdagangan vaksin hanya menguntungkan satu pihak saja,” kata dia.

Baca juga: Kritik PKS ke Menkes: Vaksin Berbayar Bentuk Inkonsistensi, Kasihan Presiden

Advertising
Advertising

Berita terkait

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

2 jam lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

6 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

18 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

22 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya