Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kritik PKS ke Menkes: Vaksin Berbayar Bentuk Inkonsistensi, Kasihan Presiden

image-gnews
Personel Satpol PP berjalan di bawah spanduk kawasan wajib vaksin Covid-19 di pintu masuk Kompleks Pemerintahan Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin, 12 Juli 2021. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.567.630 kasus, dengan total pasien sembuh berjumlah 2.119.478 orang dan 67.355 pasien Covid-19 meninggal.  ANTARA/Oky Lukmansyah
Personel Satpol PP berjalan di bawah spanduk kawasan wajib vaksin Covid-19 di pintu masuk Kompleks Pemerintahan Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin, 12 Juli 2021. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.567.630 kasus, dengan total pasien sembuh berjumlah 2.119.478 orang dan 67.355 pasien Covid-19 meninggal. ANTARA/Oky Lukmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS , Kurniasih Mufidayati mengatakan kebijakan vaksinasi Covid-19 dengan skema gotong royong individu alias vaksin berbayar akan membuat Presiden Joko Widodo terlihat inkonsisten.

Ia mengatakan, pada pertengahan Desember 2020 Presiden telah menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 gratis bagi rakyat.

"Ini kalau benar-benar dilaksanakan bisa menjadi bentuk inkonsistensinya Pak Presiden, kasihan Pak Presiden, Pak," kata Kurniasih dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Selasa, 13 Juli 2021.

Kurniasih mengatakan, Presiden sudah berulang kali pula menyatakan bahwa vaksin adalah hak rakyat. Ia mengatakan rakyat akan dirugikan jika banyak keputusan yang berubah-ubah dari pemimpin negara ini.

Menurut Kurniasih, hal tersebut juga bakal mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah. "Konsistensi dari pernyataan Pak Presiden yang kami percaya, yang kami juga ingin support ini yang harus dipegang," ujar Kurniasih.

Kurniasih juga menyoroti kenaikan saham Kimia Farma begitu mereka mengumumkan akan menjadi penyelenggara vaksin berbayar. Menurut Kurniasih, harga saham Kimia Farma di bursa saham langsung naik pesat.

"Ini juga, jangan sampai di situasi pandemi seperti sekarang ada hal-hal terselubung seperti ini," kata Kurniasih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikutnya, Kurniasih pun mempertanyakan sumbangsih vaksin Covid-19 berbayar terhadap kekebalan komunitas (herd immunity). Ia mengatakan justru masyarakat kini justru sedang bersemangat untuk mengikuti vaksinasi gratis yang menjadi program pemerintah.

Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memaparkan bahwa vaksinasi individu bermula dari evaluasi rendahnya target pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Mulanya, vaksinasi gotong royong merupakan program yang diusulkan pengusaha yang tergabung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk para karyawan mereka.

Namun dari target 1,5 juta vaksinasi, baru tercapai 300 ribu di antaranya. Rapat yang diinisiasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lantas mengusulkan opsi memperluas vaksin gotong royong, termasuk bagi individu.

Kesimpulan rapat itu kemudian dibawa ke rapat kabinet terbatas tanggal 28 Juni lalu yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Dengan masukan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenkes pun mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang memuat perubahan aturan vaksin berbayar ini. "Habis dari situ (rapat kabinet terbatas) Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi, kami keluarkan," kata Budi.

Baca juga: Moeldoko Minta Publik Dukung Vaksin Covid-19 Berbayar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lucia Rizka Andalusia Jabat Plt Kepala BPOM Gantikan Penny Lukito, Lulusan Unair, UI, dan Raih Doktor Kehormatan di UGM

19 hari lalu

Lucia Rizka Andalusia. Dok. Kemenkes
Lucia Rizka Andalusia Jabat Plt Kepala BPOM Gantikan Penny Lukito, Lulusan Unair, UI, dan Raih Doktor Kehormatan di UGM

Penny Lukito mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala BPOM 2016-2023. Posisinya pun digantikan Lucia Rizka Andalusia sebagai Plt Kepala BPOM.


Hadapi Covid-19 Varian Pirola, Kemenkes Belum Wajibkan Pakai Masker

12 September 2023

Ilustrasi wanita menggunakan masker dua lapis. Shutterstock
Hadapi Covid-19 Varian Pirola, Kemenkes Belum Wajibkan Pakai Masker

Kemenkes belum membuka opsi kembali wajib memakai masker di ruang publik menyusul munculnya COVID-19 varian Pirola di sejumlah negara.


Menkes Usul Pinjam Kendaraan Pendeteksi Polusi ke Cina

31 Agustus 2023

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Rapat tersebut membahas strategi dan langkah strategis yang diambil dalam pencegahan dan penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkes Usul Pinjam Kendaraan Pendeteksi Polusi ke Cina

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin mengusulkan untuk meminjam kendaraan pendeteksi polusi milik Cina untuk menganalisa kualitas udara di Indonesia.


Abaikan Kritik Menkes, Heru Budi Tetap Lanjutkan Penyiraman Jalan untuk Kurangi Polusi Udara

31 Agustus 2023

Petugas Pemadam Kebakaran Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan air di sepanjang Jalan Medan Merdeka hingga kawasan Patung Pemuda Membangun, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023. Penyemprotan air dilakukan untuk mengatasi cuaca panas dan mengurangi polusi di Jakarta. TEMPO/Subekti.
Abaikan Kritik Menkes, Heru Budi Tetap Lanjutkan Penyiraman Jalan untuk Kurangi Polusi Udara

Heru Budi sebelumnya akan menghentikan penyiraman jalan bila kegiatan itu tidak diperbolehkan. Menkes bilang hanya menggeser polusi.


Dikritik Ilmuwan dan Menkes Tak Efektif Tekan Polusi, Pemprov DKI Akan Hentikan Penyiraman Jalan

30 Agustus 2023

Petugas Pemadam Kebakaran Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan air di sepanjang Jalan Medan Merdeka hingga kawasan Patung Pemuda Membangun, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023. Penyemprotan air dilakukan untuk mengatasi cuaca panas dan mengurangi polusi di Jakarta. TEMPO/Subekti.
Dikritik Ilmuwan dan Menkes Tak Efektif Tekan Polusi, Pemprov DKI Akan Hentikan Penyiraman Jalan

Pemprov DKI akan menghentikan penyiraman jalan karena dinilai tak efektif menekan polusi udara. Yang terjadi malah menggeser polutan.


Menkes Kritik Penyiraman Jalan oleh Pemprov DKI: Partikel PM2,5 Ada di Udara Atas, Bukan di Bawah

30 Agustus 2023

Petugas Pemadam Kebakaran Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan air di sepanjang Jalan Medan Merdeka hingga kawasan Patung Pemuda Membangun, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023. Penyemprotan air dilakukan untuk mengatasi cuaca panas dan mengurangi polusi di Jakarta. TEMPO/Subekti.
Menkes Kritik Penyiraman Jalan oleh Pemprov DKI: Partikel PM2,5 Ada di Udara Atas, Bukan di Bawah

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyiraman jalan hanya akan menggeser-geser polutan pindah ke tempat lain. Tak efektif atasi polusi.


Menkes Ungkap Polusi Udara Bebani BPJS Rp 10 Triliun

29 Agustus 2023

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara ASEAN Car Free Day di Jakarta, Minggu 27 Agustus 2023. Tempo/Advist Khoirunikmah
Menkes Ungkap Polusi Udara Bebani BPJS Rp 10 Triliun

Menkes mengungkapkan enam penyakit gangguan pernapasan akibat polusi udara membebani BPJS sebesar Rp 10 triliun pada 2022. Trennya meningkat di 2023.


Pemerintah Keluarkan Aturan Penanggulangan Covid-19 di Masa Endemi

22 Agustus 2023

Warga mendapatkan suntikan dosis keempat atau booster kedua vaksinasi Covid-19 di Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2023. Vaksinasi booster tahap kedua di Kantor Wali Kota Jakarta Timur digelar dari tanggal 24 - 27 Januari 2023 mulai dari pukul 08.00 hingga 12.00, dengan menyediakan kuota 500 vaksin Pfizer setiap harinya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemerintah Keluarkan Aturan Penanggulangan Covid-19 di Masa Endemi

Permenkes itu di antaranya mengenai promosi kesehatan, surveilans, manajemen klinis, vaksinasi Covid-19 hingga pengelolaan limbah.


Mulai 1 Januari 2024, Vaksinasi Covid-19 Bakal Berbayar

22 Agustus 2023

Vaksinasi Covid-19 tetap digencarkan di Yogyakarta pada Senin (26/6) meski status pandemi telah dicabut. Dok.istimewa
Mulai 1 Januari 2024, Vaksinasi Covid-19 Bakal Berbayar

Ada beberapa kelompok masyarakat yang nantinya akan masuk pada kriteria penerima program vaksinasi Covid-19.


Menkes Budi Gunadi Sampaikan 3 Agenda Bidang Kesehatan Indonesia di G20 India

19 Agustus 2023

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah dalam rapat kerja Komisi IX DPR pengesahan RUU Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkes Budi Gunadi Sampaikan 3 Agenda Bidang Kesehatan Indonesia di G20 India

Budi Gunadi menekankan bahwa para Menkes G20 memiliki kesempatan untuk bersama-sama melakukan perubahan untuk membangun sistem kesehatan global.