INFO NASIONAL - Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, yang sangat memungkinkan menjadikan Indonesia menjadi pemain utama dalam perdagangan komoditas perikanan global. Guna memastikan optimalisasi pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah menggunakan pendekatan pembangunan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

WPP menawarkan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan karakter dan kekuatan wilayah. Perairan Indonesia sendiri dibagi menjadi 11 WPP Perairan Laut dan 14 WPP Perairan Darat yang mewakili karakteristik, potensi, dan dinamika ekologi, sosial-ekonomi, serta kompleksitas pengelolaan.

Pendekatan pembangunan berbasis WPP ini memiliki basis hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui beleid ini, Pemerintah menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai pendekatan utama bagi keberlanjutan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

WPP diharapkan mampu menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi (WPP based economy) yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implementasi WPP ini memerlukan keterpaduan perencanaan dan program pembangunan, dan yang integrasi usaha dari hulu ke hilir, keseimbangan aspek lingkungan dan sosial ekonomi, serta inklusivitas pengelolaan yang melibatkan kerjasama semua stakeholder terkait.

Oleh karena itu, dalam implementasinya, WPP perlu diterapkan secara multi-sektor, dimana semua sub-sektor kelautan dan perikanan saling terpadu, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, sistem logistik, konservasi, tata ruang, pengawasan, riset dan SDM. Pendekatan WPP ini mencegah penerapan kebijakan tunggal (one-size-fits-all approach) bagi sektor yang kompleks ini. Sebaliknya, pendekatan WPP memberikan ruang investasi sesuai keunggulan dan keunikan WPP, serta ruang inovasi untuk mendorong pengelolaan sesuai tantangan dan kompleksitas setiap WPP, dengan tetap menjadikan national interests sebagai referensi utama sesuai RPJMN.

Implementasi multi-sektor dalam WPP diharapkan akan memberikan dampak positif, bukan hanya pada sektor laut dan perikanan, namun juga pada sektor lainnya. Dalam jangka pendek, implementasi WPP diharapkan dapat mengungkit perekonomian, meningkatkan kontribusi sektor terhadap penerimaan negara, dan selanjutnya mendukung pemerataan pembangunan.

Pada akhirnya, sukses dari implementasi WPP ini sangat tergantung pada sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, nelayan, masyarakat sipil serta stakeholder lainnya.(*)