Luhut Ancam Cabut Izin Produsen Atau Distributor Obat yang Cari Untung Sendiri

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Sabtu, 3 Juli 2021 14:53 WIB

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) saat meninjau proses latihan atlet pelatnas atletik di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Mei 2021. Latihan tersebut dilakukan untuk melihat persiapan atlet lompat jauh Sapwaturrahman dan atlet lari Lalu Muhammad Zohri sebelum mengikuti ajang World Athletics Continental Tour Gold 2021 di Tokyo. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan mencabut izin para produsen atau distributor obat yang mempermainkan harga di tengah pandemi Covid-19 ini. Ia telah meminta Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk ikut mengawasi dan menindak para pemain nakal tersebut.

"Kalau orang meninggal gara-gara obat, gara-gara bikin obat gak benar, atau distributor main, saya mohon nanti Pak Agus (Kabareskrim) dengan Kejaksaan melakukan patroli, pengecekan. Penindakannya langsung diproses, izinnya kalau perlu kita cabut," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Sabtu, 3 Juli 2021.

Luhut mengatakan saat ini Indonesia tengah dilanda krisis besar. Angka kenaikan kasus Covid-19 dan jumlah kematiannya terus menanjak. Ia tak ingin tingginya harga obat semakin memperparah kondisi ini.

Salah satu contohnya, adalah kenaikan harga obat Ivermectin hingga puluhan ribu. Padahal, harga aslinya tidak mencapai lebih dari Rp 10 ribu. Per kemarin, pemerintah lewat Kemenkes akhirnya telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) bagi 11 obat yang sering digunakan selama masa pandemi ini.

"Jadi tak boleh masasalah obat, masalah oksigen, masalah kesehatan, buat hoax, buat berita tak benar, kami akan tindak dengan jelas. Karena ini masalah kemanusian," kata Luhut.

Advertising
Advertising

Terlebih, Luhut mengatakan Indonesia tengah memasuki masa kritis pandemi Covid-19. Rekor penambahan jumlah kasus harian kemarin, ia prediksi belum akan berhenti. Hal ini karena masalah inkubasi dari varian baru Covid-19 ini masih berjalan.

"Kemarin tertinggi, 25 ribu kasus baru dan yang meninggal 539. Jadi angka ini terus naik. Dan ini 10 hari ke depan, menurut hemat saya mungkin 2 minggu, ini akan juga terus bisa naik," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Sabtu, 3 Juli 2021.

Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir. Hampir setiap harinya, angka penambahan kasus harian terus menembus rekor baru. Jumlah kasus meninggal juga terus di angka yang tinggi. Fasilitas kesehatan di banyak daerah juga dilaporkan banyak yang tak sanggup lagi menampung pasien.

"Jadi jangan diganggu dengan kepentingan-kepentingan cari untung di tengah situasi begini. Saya kira Jenderal Agus orang yang tegas. Kalau mau coba-coba silahkan, tapi anda akan menyesal," kata Luhut.

Berita terkait

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 jam lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

16 jam lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

19 jam lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

22 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

1 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

2 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

3 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

3 hari lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

5 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

6 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya