Minta Polri Tindak Pelaku yang Naikan Harga Obat, Luhut: Gak Ada Beking-Bekingan

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Sabtu, 3 Juli 2021 14:34 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan meminta Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menindak pelaku-pelaku yang sengaja menaikan harga obat-obatan untuk Covid-19 selama masa pandemi.

"Saya tak ada urusan dengan dia, nggak ada urusan beking-bekingan, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut saja. Kita back up Kemenkes karena ini urusan kemanusiaan," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Sabtu, 3 Juli 2021.

Luhut mengatakan saat ini Indonesia tengah dilanda krisis besar. Angka kenaikan kasus Covid-19 dan jumlah kematiannya terus menanjak. Ia tak ingin tingginya harga obat semakin memperparah kondisi ini.

Salah satu contohnya, adalah kenaikan harga obat Ivermectin hingga puluhan ribu. Padahal, harga aslinya tidak mencapai lebih dari Rp 10 ribu. Per kemarin, pemerintah lewat Kemenkes akhirnya telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) bagi 11 obat yang sering digunakan selama masa pandemi ini.

"Jadi tak boleh masalah obat, masalah oksigen, masalah kesehatan, buat hoax, buat berita tak benar, kami akan tindak dengan jelas. Karena ini masalah kemanusian," kata Luhut.

Advertising
Advertising

Ia mengatakan masyarakat Indonesia sudah menderita. Ia tak ingin hal ini diperparah dengan tindakan sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan ini. Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto pun ia yakini dapat mengatasi ini.

"Saya kira Jenderal Agus orang yang tegas. Kalau mau coba-coba silakan, tapi anda akan menyesal. Saya masih melihat ada upaya menaik-naikan harga. Jangan coba-coba untuk itu. Ini taruhannya adalah rakyat, taruhannya keselamatan rakyat," kata Luhut.

Kabareskrim pun menyatakan siap menindaklanjuti arahan ini. Bareskrim telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyusun pasal-pasal yang bisa diterapkan dalam pelanggaran hukum seperti ini.

"Apabila terjadi hal-hal yang diperkirakan oleh pak Menko, harga jual lebih mahal, menimbun sampai mengganggu kesehatan masyarakat, akan kita lakukan penegakan hukum," kata Agus.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

21 jam lalu

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan akan mendapatkan contoh makanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji untuk diuji

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

21 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

1 hari lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

1 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

2 hari lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

3 hari lalu

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

Baca Selengkapnya

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

3 hari lalu

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan takjub melihat kapal OceanX.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

4 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

4 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya