TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Ratu Ngadu Bonu Wulla mendukung rencana pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM darurat) di Jawa dan Bali. Dia menilai rencana itu keputusan yang tepat di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi dan mengkhawatirkan.

"Langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat bagus untuk menekan penyebaran Corona di Jawa, Bali, dan wilayah lainnya," kata Ratu dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Juni 2020.

Ratu pun menyarankan agar PPKM darurat segera diputuskan. Politikus asal Nusa Tenggara Timur ini mengingatkan bahwa sekarang tengah memasuki musim liburan anak sekolah.

Dia berujar, jangan sampai musim liburan justru menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Ratu juga mengingatkan munculnya virus Corona varian baru yang lebih berbahaya dan cepat menyebar.

Selain kebijakan PPKM darurat, Ratu berharap pemerintah sesegera mungkin melakukan program vaksinasi terhadap anak-anak. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, kasus Covid-19 pada anak sebesar 12,6 persen per 23 Juni 2021. Artinya, ada lebih dari 250 ribu anak-anak yang terpapar virus ini.

"Kami berharap program ini lebih dipercepat agar ada gerakan masif untuk vaksinasi anak-anak bisa terealisasi. Tidak bisa dibiarkan lama karena varian baru ini sangat cepat sekali proses penularannya," ujar dia.

Ratu pun meminta proses PPKM darurat dan vaksinasi pada anak-anak dijalankan dengan ketat. Ia mewanti-wanti agar tak ada kelonggaran dalam penanganan Covid-19 ini.

"Agar bisa memutus mata rantai penyebaran secara maksimal," kata istri mantan Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu ini.

Pemerintah memang dikabarkan akan memberlakukan PPKM darurat. Presiden Jokowi mengatakan rencana PPKM darurat itu masih dirampungkan.

"Hari ini, ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat, enggak tahu nanti keputusannya apakah (akan diberlakukan) seminggu atau dua minggu karena petanya udah diketahui semuanya khusus untuk Jawa dan Bali," ujar Jokowi di sela pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kendari, Rabu, 30 Juni 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA