TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada kepolisian menyusul adanya 651 kasus kekerasan polisi.

Ratusan kasus kekerasan itu terjadi dalam kurun waktu sejak Mei 2020 hingga Juli 2021. "Yakni pertama, mengevaluasi kewenangan diskresi yang dimiliki polisi secara akuntabel dan transparan agar setiap penggunaan diskresi yang hanya didasarkan atas subjektivitas belaka dapat diukur dan dibatasi oleh peraturan hukum," ujar Peneliti KontraS Rivanlee Anandar melalui konferensi pers daring pada Rabu, 30 Juni 2021.

Kemudian, mengevaluasi efektivitas dan memperketat mekanisme pengawasan baik secara eksternal maupun internal, utamanya pada pengawasan antar satuan tingkatan di tingkat Polres yang telah dominan melakukan pelanggaran moral, etik, disiplin, dan hukum.

Selanjutnya, membangun sistem deteksi dini terhadap penyalahgunaan wewenang terutama dalam penanganan aksi besar yang rawan terjadi kerusuhan dan/atau memiliki latar belakang politik, melakukan evaluasi terhadap model sanksi administratif (etik internal) yang sering menjadi celah impunitas dan melanggengkan praktik kekerasan.

"Perlu dipastikan adanya mekanisme dalam ruang etik internal yang dapat ditempuh secara transparan oleh para korban," ucap Rivanlee.

Terakhir, meningkatkan independensi dan netralitas dalam setiap upaya penegakkan hukum demi menghapuskan diskriminasi penegakkan hukum dan mengedepankan pendekatan humanis yang berpegang teguh pada prinsip hak asasi manusia dan demokrasi agar dapat senantiasa menjamin kebebasan sipil di situasi pandemi Covid-19.

ANDITA RAHMA

Baca: Jokowi Persilakan Dikritik Asal Santun, KontraS: Sama Saja Lip Service