Dinas Kesehatan Makassar Minta Insentif Nakes Pasien Covid-19 Dibayar

Reporter

Antara

Rabu, 23 Juni 2021 07:02 WIB

Tenaga kesehatan merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin, 14 Juni 2021. RSU tersebut juga menambah jumlah tenaga medis sekaligus memperpanjang jam shift kerja. ANTARA/Adeng Bustomi

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Iriani berharap insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kota Makassar yang telah melayani pasien Covid-19 sejak 2020 segera dibayarkan. "Uangnya masuk lewat Pemerintah Kota, yakni BPKAD, harusnya sudah bisa lunas hingga Desember 2020 karena kan kita (nakes) paling rawan dan beresiko," ujar Iriani, mengutip Antara, Rabu, 23 Juni 2021.

Dinas Kesehatan Makassar mencatat total insentif tenaga kesehatan yang harusnya diterima sekitar Rp15 miliar untuk empat bulan, terhitung September hingga Desember. Sementara pencairan anggaran insentif nakes baru mencapai Rp7 miliar dan tersisa Rp8 miliar lagi. Dengan demikian, pembayaran insentif tersisa dua bulan (November-Desember).

"Harusnya ini sudah selesai, orang punya keringat. Kementerian Keuangan sudah sampaikan untuk diprioritaskan, tapi kita tidak tahu duitnya kemana," tutur Iriani.

Menurut dia, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan bahwa serapan dana Covid-19 masih rendah. "Tetapi mau serap dimana, uang yang mana? Kita sudah ada jelas penerimanya, kan ada proposal pencairan dan sekarang sudah 2021. Kasihan teman-teman nakes," tambah dr Iriani.

Dinas Kesehatan Kota Makassar juga tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk untuk rencana pembayaran insentif tenaga kesehatan melalui APBD. Sebab anggarannya telah disiapkan oleh pemerintah pusat.

"Ada dana pusat. Kan dia yang bertanggung jawab dan susah juga mau dianggarkan sementara masing-masing sudah ada pos-posnya," kata dr Iriani menegaskan.

Tidak hanya Kota Makassar, pembayaran insentif nakes berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan juga belum terselesaikan, seperti Kabupaten Pangkep. Plt Kepala Dinas Kesehatan Pangkep dr Nurliah Sanusi mengatakan baru memperoleh pembayaran insentif tenaga kesehatan sebanyak Rp3 miliar dari total yang harus dibayarkan sebanyak Rp6 miliar.

"Anggaran insentif yang dibayarkan hanya Rp3 miliar makanya yang kita bayarkan juga cuma bulan September dan Oktober," kata Nurliah ihwal insentif tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2020 Sudah Cair

Berita terkait

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

6 jam lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

11 jam lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

15 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

15 jam lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

2 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar

2 hari lalu

Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International Indonesia mendesak polisi segera membebaskan puluhan mahasiswa yang ditangkap saat Hari Buruh dan Hari Pendidikan.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

2 hari lalu

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International kecam kekerasan polisi di dua kampus di Makassar saat Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

3 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya