Kapolri Tekankan Pentingnya Sinergitas dengan Auditor untuk Cegah Korupsi
Selasa, 22 Juni 2021 15:22 WIB
Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar konferensi pers atas tewasnya anggota di Papua (Tempo/Andita Rahma)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI (Kapolri ) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dengan auditor terkait dengan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana ekonomi dan korupsi kebocoran anggaran negara.
Hal itu Sigit ungkapkan saat memberikan paparan di seminar Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN).
"Kerjasama dan sinergisitas Polri dan auditor merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran negara," kata Sigit melalui keterangan tertulis pada Selasa, 22 Juni 2021.
Oleh sebab itu, Listyo Sigit menekankan perlu adanya tindaklanjut penguatan kerjasama dalam kegiatan operasional pencegahan dan penegakkan hukum.Certified State Finance Auditor )," kata Sigit.
ANDITA RAHMAKapolri Listyo Sigit Minta Patroli di Pelabuhan Ditingkatkan untuk Cegah Pungli
Advertising
Advertising
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
5 jam lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
6 jam lalu
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
10 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
12 jam lalu
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca Selengkapnya
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
44 menit lalu
5 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
