Kasus Covid-19 Menanjak, Fraksi PPP Minta Pemerintah Tegas Atur Koordinasi

Reporter

Antara

Minggu, 20 Juni 2021 13:48 WIB

Petugas Dishub Kota Bogor mengatur lalu lintas saat pemberlakuan aturan ganjil genap di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 19 Juni 2021. Pemkot Bogor kembali memberlakukan aturan ganjil genap untuk kendaraan roda dua dan empat pada setiap akhir pekan untuk mengurangi mobilitas warga sekaligus mengendalikan lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor yang mencapai 204 kasus pada 17 Juni. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan pandemi, khususnya saat terjadi lonjakan kasus Covid-19.

"Mengingat laju penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas di sejumlah daerah, kami berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan," kata Achmad Baidow, Minggu, 20 Juni 2021.

Dia menyarankan agar kebijakan umum di masing-masing daerah harus dibuat sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah. Hal itu, menurut dia, penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan seperti DI Yogyakarta yang mewacanakan karantina wilayah atau lockdown.

Sementara daerah lain menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan ada juga yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). "Hal itu jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," ujar politikus yang akrab disapa Awiek

Awiek menilai setiap kebijakan yang diambil harus memerhatikan kesiapan infrastruktur di daerah dan melakukan sosialisasi dengan baik. Dia mencontohkan salah satu ketidaksiapan atau kurangnya koordinasi dalam penanganan Covid-19 ialah penyekatan di Jembatan Suramadu yang menyebabkan antrean panjang.

Menurut dia, hal itu membahayakan serta mempengaruhi daya tahan jembatan karena terlalu lama menahan beban statis. "Larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-benar dihentikan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujarnya.

Selain itu, Awiek menyarankan agar sebaiknya diterapkan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk semua perkantoran. Sebab, ia menyebut penyebaran Covid-19 klaster perkantoran semakin bertambah.

Ia menilai langkah itu diperlukan, khususnya di instansi pemerintahan secara ketat selama 14 hari ke depan. Sebab, mobilisasi masyarakat di lapangan turut berpengaruh besar terhadap penyebaran atau kasus Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, IDI Dukung Wacana Lockdown di Yogyakarta

Advertising
Advertising

Berita terkait

Cerita Mahfud MD Sematkan Pepatah Sakral di Prasasti Asrama Mahasiswa Madura Yogya

7 jam lalu

Cerita Mahfud MD Sematkan Pepatah Sakral di Prasasti Asrama Mahasiswa Madura Yogya

Mahfud MD didapuk meresmikan asrama mahasiswa Madura Yogyakarta yang baru selesai direnovasi pada Senin 20 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Eks Bupati Jember Faida Berharap Rekomendasi PPP di Pilkada 2024, Ini Alasannya

13 jam lalu

Eks Bupati Jember Faida Berharap Rekomendasi PPP di Pilkada 2024, Ini Alasannya

Selain Faida, Bupati Jember Hendy Siswanto juga telah mendaftar ke PPP untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons PHRI Yogyakarta Soal Wacana Pelarangan Study Tour

14 jam lalu

Respons PHRI Yogyakarta Soal Wacana Pelarangan Study Tour

Study tour dinilai menunjuang program pemerintah terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Baca Selengkapnya

Ratusan Pelari Diajak Susuri Spot Ikonik di Kampus UGM Yogyakarta

1 hari lalu

Ratusan Pelari Diajak Susuri Spot Ikonik di Kampus UGM Yogyakarta

Event lari Pejuang Run di Yogyakarta, Ahad, 19 Mei 2024, digelar untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional.

Baca Selengkapnya

Bus Study Tour Pelajar Yogyakarta Tertimpa Tiang Listrik di Bali, Disdik : Tak Ada Korban

1 hari lalu

Bus Study Tour Pelajar Yogyakarta Tertimpa Tiang Listrik di Bali, Disdik : Tak Ada Korban

Bus study tour yang tertimpa tiang listrik itu diganti dengan unit baru yang unitnya didatangkan dari Jember Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur

1 hari lalu

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur

Duet Khofifah-Emil mendapat tiga rekomendasi dari partai untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

2 hari lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

2 hari lalu

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

2 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya