INFO NASIONAL - Pemerintah Indonesia menyatakan kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik meskipun saat ini Indonesia dan negara lain belum lepas dari jeratan pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi mulai membaik dari minus 2,19 di Q4-2020 menjadi minus 0,74 di Q1-2021. "Hal ini ditopang dari berbagai stimulus terutama belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang semakin membaik," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Webinar HR Academy, UMKM Fast Track untuk Peluang Ekspor Masuk Pasar Mesir, di Jakarta, Selasa 15 Juni 2021.

Hadir dalam kesempatan tersebut Dubes RI untuk Mesir Lutfi Rauf dan Atase Pertambangan Kedutaan Besar Indonesia di Kairo Firman Adi Purwanto.

Menurut MenkopUKM, hasil survei BRI Micro & SME Indeks (BMSI Q1-2021), Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) terus meningkat dari 126,8 di kuartal III 2020 menjadi 136,3 di kuartal IV 2020. "Pelaku UMKM optimistis dan yakin Pemerintah mampu menangani dampak Covid-19 dengan baik. Saya kira IKP sudah pas dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Teten mengatakan, digitalisasi harus mampu meningkatkan ekspor produk UMKM ke pasar dunia, terutama ke Mesir. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah, yaitu 14 persen dibanding Singapura 41 persen, Thailand 29 persen, atau Tiongkok yang mencapai 60 persen. "Di 2024, Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6 persen," ujarnya.

Sayangnya, kata MenkopUKM, statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, bukan sektor produktif.

Untuk itu, MenkopUKM membeberkan tiga strategi utama yang akan dan sedang dilakukan untuk meningkatkan ekspor UMKM. Yakni penguatan database, pemetaan potensi produk maupun pasar melalui Basis Data Tunggal UMKM.

Berikutnya preferensi pasar di negara tujuan, jaringan distribusi dan gudang di luar negeri, serta affirmative-action penurunan tarif di negara tujuan dan memperluas kerja sama dagang luar negeri. "Butuh peran aktif Kemenlu, KBI/KJRI, Atase Perdagangan dan ITPC, BKPM, serta beberapa inkubasi ekspor swasta yang sudah kuat," kata Teten.

Kedua, peningkatan kualitas SDM dan produk melalui program pendidikan dan pelatihan, sekolah ekspor (target 500 ribu eksportir), standardisasi dan sertifikasi, dan factory sharing.
“Kami telah membuka pendaftaran bagi UKM yang memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO, HACCP, SNI, Organik, FSSC/BRC, dan SVLK,” ujar MenkopUKM.

Selain itu, KemenKopUKM bersama Bappenas tahun ini akan melakukan pilot project factory sharing (FS) di lima provinsi, dengan rencana awal komoditas rotan (Jateng), FS komoditas kelapa (Sulut), FS komoditas sapi (NTT), FS komoditas nilam (Aceh), dan FS komoditas biofarmaka (Kaltim).

Ketiga, kemudahan pembiayaan. Skema pembiayaan UKM untuk ekspor terus dipermudah melalui kerja sama dengan beberapa sumber pembiayaan ekspor seperti LPEI/KURBE, LPDB-KUMKM, perbankan/himbara, dan skema alternatif lainnya: crowd funding, modal ventura, dan CSR.

"Skema KUR sebagaimana arahan Presiden terbaru dapat dimanfaatkan: plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp 500 juta naik menjadi Rp20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp100 juta," tambahnya.

Menkop menjelaskan, komoditas ekspor terbesar dari Indonesia ke Mesir berdasarkan data International Trade Center 2021 adalah minyak sawit nilai aktual 609 juta dolar AS dengan potensi 876,8 juta dolar AS, kopi (green beans) nilai aktual 54,7 juta dolar AS, dan kayu lapis/laminasi nilai aktual 6,4 juta dolar AS dengan potensi 32,9 juta dolar AS.

Berikutnya kelapa kering nilai aktual 5,4 juta dolar AS dengan potensi 28,2 juta dolar AS, minyak cokat nilai aktual 5,4 juta dolar AS dengan potensi 13,8 juta dolar AS, dan tuna kering/diawetkan nilai aktual 3,3 juta dolar AS dengan potensi 23,2 juta dolar AS.(*)