TEMPO.CO, Jakarta - Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri, akan dikukuhkan sebagai Porfesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Universitas Pertahanan, pada Jumat, 11 Juni 2021.

“Pada hari Jumat akan dilakukan sidang senat terbuka Universitas Pertahanan RI dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam keterangannya, Selasa, 8 Juni 2021.

Amarulla mengatakan, sidang senat akademik Unhan telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.

Menurut dia, pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Megawati dalam menghadapi krisis multidimensi di era pemerintahannya. Unhan mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial, seperti konflik Ambon, konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia.

"Ibu Megawati menjadi presiden pertama perempuan di negara kita. Di era Ibu Megawati pertama kalinya diselenggarakan pemilihan umum legislatif dan presidensial secara langsung," katanya.

Para menteri di Kabinet Gotong Royong dan sejumlah guru besar dari dalam dan luar negeri, kata Amarulla, juga mengakui peran Ketua Umum PDIP itu dan memberikan rekomendasi akademik atas kuatnya karakter kepemimpinan Megawati.

Amarulla menyebut, sejumlah guru besar menjadi promotor Megawati mendapatkan gelar Profesor Kehormatan. Mereka di antaranya berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri papan atas. Sedangkan guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Perancis.

Sebelum dikukuhkan gelar Profesor Kehormatan oleh Ketua Senat Unhan, Megawati akan menyampaikan orasi ilmiah. Ia juga akan didampingi sejumlah guru besar pendamping kandidat. Rencananya, acara akan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta sejumlah menteri.