Survei Capres 2024 Versi PPI: Elektabilitas Ganjar Kuntit Prabowo

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Sabtu, 5 Juni 2021 12:36 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) meninjau pos penyekatan di jalur Pantura, Kecipir, Brebes, Jawa Tengah, Selasa 4 Mei 2021. Peninjauan pos di pintu keluar tol Pejagan dan jalur Pantura Brebes tersebut untuk melihat langsung kesiapan dan keamanan penyekatan pemudik menjelang masa larangan mudik pada 6 - 17 Mei mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat pesat dalam bursa pemilihan calon presiden untuk 2024. Elektabilitas Ganjar bahkan nyaris menyamai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Walaupun Prabowo Subianto elektabilitasnya masih paling tinggi, namun dominasinya kian melemah, keunggulan 8,2 persen pada Februari lalu menipis menjadi tinggal 1,8 persen pada Mei 2021," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam konferensi pers daring, Sabtu, 5 Juni 2021.

Dari hasil sigi itu, nama Prabowo Subianto memang masih menjadi calon dengan elektabilitas tertinggi dengan 18,3 persen per Mei 2021. Namun angka ini menurun drastis dari Februari 2021 yang mencapai 22,1 persen.

Angka ini bertolak belakang dengan Ganjar yang pada Februari lalu masih memiliki angka elektabilitas 13,9 persen. Pada Mei 2021, Gubernur Jawa Tengah itu angka elektabilitasnya melonjak menjadi 16,5 persen. Bahkan Ganjar menyalip Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memiliki angka elektabilitas 15,1 persen per Mei 2021.

Adi mengatakan secara konsisten data menunjukkan bahwa persaingan capres didominasi oleh tokoh yang memiliki popularitas yang tinggi. "Di antara tiga besar elektabilitas capres, hanya Ganjar Pranowo yang masih memiliki popularitas di bawah 70%. Ini menjadi evaluasi sekaligus peluang," kata Adi.

Advertising
Advertising

Hasil Sigi dari PPI juga menunjukan motif memilih calon presiden juga menunjukkan bahwa faktor faktor psikologis dan emosional masih mendominasi penentu pilihan (36,3 persen). Dua motif paling tinggi dari model psikologis ini adalah calon pemimpin nampak tegas dan disiplin, serta dekat dengan rakyat.

Sementara faktor rasionalitas memiliki pengaruh 10,5 persen. Paling banyak, responden melihat calon pemimpin dari kinerjanya yang bagus. Sedangkan faktor sosiologis sebagai motif utama memilih, hanya 3,2 persen.

"Fakta ini menunjukkan bahwa membangun citra dan kedekatan emosional dengan pemilih masih jauh lebih penting bagi pemilih di Indonesia dibandingkan menyajikan program yang bagus dan memanfaatkan sentimen kelompok," kata Adi.

Pengambilan data untuk survei ini dilakukan pada tanggal 23-28 Mei 2021. Sampel diambil sebanyak 1.200 responden. Diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel yang sudah dipilih secara acak dari kerangka sampel yang ada dan disesuaikan dengan proporsi populasi serta gender.

Adapun margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita terkait

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

8 menit lalu

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

13 menit lalu

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

39 menit lalu

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.

Baca Selengkapnya

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

50 menit lalu

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

Prabowo memecah KLHK dan memisahkan kembali kehutanan sebagai kementerian tersendiri. Ditjen KSDAE pun ikut kembali bersama induknya yang lama itu.

Baca Selengkapnya

Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

1 jam lalu

Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ia mengincar peluang investasi swasta untuk mempercepat proses pembangunan di IKN, dalam waktu 3-4 tahun ke depan

Baca Selengkapnya

Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

1 jam lalu

Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

Prabowo mengimbau para menteri di kabinetnya agar tidak sering mengadakan seminar atau melakukan perjalanan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

2 jam lalu

Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian dan nelayan.

Baca Selengkapnya

Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

2 jam lalu

Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

2 jam lalu

Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan butuh sekitar 3 juta hektare sawah baru untuk wujudkan swasembada pangan yang diharapkan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Tom Lembong Akan Praperadilankan Kejaksaan Agung, Profil Chatib Basri

2 jam lalu

Terkini Bisnis: Tom Lembong Akan Praperadilankan Kejaksaan Agung, Profil Chatib Basri

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Baca Selengkapnya