INFO NASIONAL - Pandemi Covid-19 menghasilkan banyak permasalahan di berbagaisektor. Pendekatan lintas disiplin ilmu, riset dan penelitian di bidang sosial humaniora menjadi penting diintegrasikan dalam berbagai kebijakan Hal ini bertujuan untuk menekan dampak sosial yang disebabkan pandemi agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Namun, para peneliti sosial humaniora menemukan tantangan dalam proses mengomunikasikan produk pengetahuan maupun advokasi kebijakan. Hal ini menjadi topik dalam webinar daring bertajuk “Tantangan dan Rekomendasi dalam Mengomunikasikan Penelitian Sosial Humaniora untuk Penyusunan Kebijakan” yang diadakan oleh Knowledge Sector Initiative KSIxChange bersama sejumlah narasumber, Selasa, 25 Mei 2021.

Kolaborasi riset dalam perumusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kerangka logis yang diperlukan saat merumuskan kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan.

“Sebuah kebijakan dikatakan gagal atau berhasil dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kemampuan mengidentifikasi masalah, di sini peran data, informasi danpengetahuan sangat penting. Kedua perumusan kebijakan yang menyangkut perencanaan dan penganggaran. Sedangkan, yang ketiga implementasi kebijakan,” ujar Sumedi Andono Mulyo, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Menurut Sumedi, perguruan tinggi dan lembaga riset serta pengembangan diharapkan berperan dalam pembuatan kebijakan. Ini sesuai dengan konsep Pentahelix, yakni Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PT dan lembaga riset, pelaku usaha, organisasi masyarakat maupun partai politik, serta asosiasi dan media saling berkolaborasi dan bersinergi.

Pembicara lainnya Direktur Riset PPIM UIN Jakarta Didin Syafrudin, menyampaikan pihaknya melakukan penelitian yang sangat terkait isu-isu sensitif dalam aspek keberagaman. Saat disampaikan ke publik maupun kementerian/lembaga terkait, penelitian tersebut harus kokoh secara konsep dan metodologi. “Selain itu, kami berusaha melibatkan dari awal pihak-pihak yang berkepentingan dengan riset,”katanya.

Direktur Eksekutif Survey METER Ni WayanSuriastini, menceritakan sejumlah pengalamannya bersama KSI dalam melakukan riset mengenai lansia dan perkembangan anak di bawah usia lima tahun.

Menurutnya, penting untuk mengomunikasikan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan penelitian, hingga penyampaian rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan.“Kami menyampaikan hasil penelitian kepada setiap pembuat kebijakan sesuai dengan tanggungjawabnya,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Editor Senior The Conversation Indonesia (TCID) Ika Krismantari, mengatakan terdapat “jurang” besar antara peneliti dan para pembuat kebijakan terkait komunikasi dalam penyampaian hasil riset. The Conversation Indonesia pun fokus mengomunikasikan riset ke publik dan para pembuat kebijakan dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti.

“Selain tantangan teknis, kami juga melihat ada tantangan struktural. Untuk itu mengidentifikasi decision makers di sebuah kementerian/lembaga adalah salah satu cara strategis untuk memastikan hasil riset dapat diadopsi oleh para pengambil kebijakan,” katanya.

KSI adalah kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dengan Kementerian PPN/Bappenas.(*)