Kata Komisi I DPR, Prabowo Sebut Orang Dekatnya di PT TMI Hanya Kebetulan

Rabu, 2 Juni 2021 20:14 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Rapat tersebut membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024 atau alutsista serta modernisasi alutsista. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklarifikasi ihwal keberadaan orang-orang dekatnya di PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI yang menjadi perantara pembelian alat utama sistem persenjataan. Di perusahaan itu, empat kader Gerindra tercatat sebagai komisaris.

Menurut Effendi, Prabowo mengatakan orang-orang dekatnya itu hanya kebetulan berada di PT TMI. Prabowo, kata dia, mengatakan mereka adalah para pensiunan militer dan pakar di bidang pertahanan.

"Kami konfirmasi juga, ini apakah ada kepentingan partai tertentu, ada kolega, kedekatan. Beliau bilang enggak, ini kebetulan aja mereka para pensiunan, para pakar," kata Effendi seusai rapat dengan Menteri Pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.

Effendi mengatakan Prabowo juga menguraikan tugas PT TMI. Ia tak merinci seperti apa penjelasan Prabowo, tetapi menurutnya poinnya sama dengan penjelasan yang sudah beredar dari pihak Kementerian Pertahanan.

Komisi I DPR, kata Effendi, menyinggung peran PT TMI yang terkesan seperti broker. Namun menurut dia, Prabowo menjamin bahwa PT TMI tak akan bertindak sebagai makelar.

Advertising
Advertising

"Ditanya juga oleh kami, Pak ini dia berfungsi seperti broker. 'O enggak, dia hanya sebagai tim asistensi saja, untuk saya minta transfer teknologi'," kata Effendi menirukan.

Effendi mengakui transfer teknologi sebenarnya merupakan tugas dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Dia menduga, Prabowo memerlukan semacam pendapat lain atau second opinion.

Adapun ihwal alasan penunjukan PT TIM, kata Effendi, Prabowo mengatakan bahwa dirinya mencari para ahli yang mengerti seluk beluk peralatan pertahanan dan keamanan. "Dia bilang bahwa dia mencari para ahli yang mengerti soal seluk beluk mengenai peralatan hankam, itulah dikumpulkan di situ," kata dia.

Empat kader Gerindra yang tercatat sebagai komisaris PT TMI ialah Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo. Glenny merupakan anggota Dewan Pembina Gerindra sekaligus Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Glenny juga merupakan kawan satu angkatan Prabowo di Akademi Bersenjata Republik Indonesia pada 1970.

Adapun Yudi Magio Yusuf adalah purnawirawan mayor jenderal TNI sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Berikutnya, Prasetyo Hadi merupakan Wakil Sekretaris Dewan Pembina Gerindra sekaligus anggota Komisi VII DPR. Selanjutnya, Angga Raka Prabowo sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial Media Gerindra.

PT TMI menjadi sorotan seiring dengan rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista senilai US$ 124 miliar atau setara dengan Rp 1.670 triliun. Anggaran itu akan dihabiskan dalam waktu tiga tahun mendatang atau pada 2024.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

12 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

12 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

15 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

16 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya