INFO NASIONAL - Pertahanan menjadi hal yang sangat fundamental bagi sebuah negara dalam percaturan global. Melalui sistem pertahanan yang kuat, maka negara bisa menunjukkan eksistensinya untuk menangkal setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, bila pertahanan negara lemah, keselamatan segenap bangsa dan kestabilan negara akan sangat terancam

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Marsma TNI Penny Radjendra mengungkapkan, Indonesia menerapkan sistem pertahanan yang bersifat semesta atau dengan kata lain melibatkan seluruh unsur warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. “Ini harus dilakukan secara total, terpadu, terarah, berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan dari berbagai bentuk ancaman”, katanya dalam program Podcast Defence’s Advocate yang ditayangkan di kanal Youtube Kemhan RI.

Penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini diatur oleh Presiden dalam bentuk Kebijakan Umum Pertahanan Negara, terbaru untuk periode 2020-2024 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2021. Kebijakan ini menjadi rambu-rambu bagi penyelenggara fungsi pertahanan untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah sistem pertahanan negara.

Penny menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis ancaman yang perlu diantisipasi negara. Bila terjadi ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata, bersifat terorganisir, dan dinilai punya kemampuan membahayakan, maka akan digunakan pertahanan militer untuk menghadapi hal tersebut. Pertahanan militer akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui konsep trimatra sebagai komponen utama serta didukung komponen cadangan dan komponen pendukung yang sebelumnya sudah diberikan kemampuan militer.

Sementara ancaman non militer seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya termasuk pandemi Covid-19, akan ditanggulangi melalui pertahanan non militer dengan melibatkan Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah sebagai unsur utama berdasarkan sifat ancamannya dengan didukung unsur lainnya. “(Terakhir) ancaman hibrida, yaitu gabungan ancaman militer dan non-militer secara tersinkronisasi sehingga menciptakan efek yang non-linear kepada masyarakat”, jelas Penny.

Diakui Penny, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia akan selalu ada. Sebab itu, pihaknya selalu didorong untuk membangun kekuatan pertahanan yang esensial dan memiliki efek deteren. “Sebagaimana Bapak Menhan Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa tugas Kementerian Pertahanan adalah membangun kekuatan”, tegasnya.

Untuk membangun kekuatan pertahanan, Kemhan menjalankan strategi dengan memperkuat komponen utama, yakni personil TNI. Selain itu, Kemhan juga fokus memperkuat komponen cadangan dengan melakukan program pembentukan Batalyon komponen cadangan yang merupakan realisasi dari UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Secara khusus, Menhan Prabowo aktif melakukan diplomasi pertahanan dan membangun komunikasi dengan komunitas global, terutama dalam mendorong perdamaian dunia dan mencegah terjadinya konflik. Dalam menghadapi ancaman non militer seperti bencana alam dan pandemi Covid-19, Kemhan selalu menerjunkan personil dan alutsista milik TNI ke berbagai daerah untuk mendukung percepatan penanggulangan.

Pada kesempatan sama, pengamat politik dan ekonomi internasional, Dina Prapto Raharja mendukung strategi Kemhan dalam membangun kekuatan pertahanan dalam mengantisipasi ancaman. Ia melihat kondisi geopolitik di regional dan global sangat dinamis terutama terkait kontestasi pengaruh ekonomi dan politik (non-militer).

Dalam konteks ekonomi dan politik di kawasan, Dina menyebut semua negara ingin mengambil peran besar dan pembuat aturan main untuk menunjukkan kedaulatan negaranya. Inti dari dinamika tersebut menyiratkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan politik jadi sangat penting bagi pertahanan negara. “Kita dengarlah istilah di tingkat internasional ada bilang ‘kita ingin membuat negara kami great again’, ada lagi yang bilang ‘kita ingin menjadi Great Power lagi’ gitu kan,” katanya.

Mengantisipasi potensi ancaman menjadi kunci dalam sistem pertahanan. Ancaman bisa lahir dari ketidakmampuan negara untuk meredam dan hanya berpikir negaranya sendiri. Sebab itu, Dina mendorong penanganan ancaman dilakukan dengan mengubah konflik menjadi suatu yang lebih konstruktif. “Kita mengupayakan itu lewat dialog. Kerjasama itu suatu hal yang bisa diupayakan karena ada kecenderungan sekarang sejumlah negara berpikir dirinya sendiri,” ujar Dina.(*)