23 Tahun Reformasi: Jalan Panjang Menuntaskan Kasus Korupsi Era Soeharto

Reporter

M Rosseno Aji

Sabtu, 22 Mei 2021 07:36 WIB

Mantan Presiden Soeharto memberikan keterangan pers di depan wartawan dan fotografer setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kajati), Jakarta, 1998. [TEMPO/ Rully Kesuma; 25d/364/98; 981223].

Bermodal putusan ini, Kejaksaan Agung mulai menyita duit dari yayasan. Pada akhir 2018, Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap rekening yayasan yang berisi Rp 241,8 miliar. Kejaksaan juga menyita dua aset milik yayasan, yaitu Gedung Granadi dan Vila di Megamendung.

Mengenai penyitaan ini, kuasa hukum Keluarga Cendana, Erwin Kallo, angkat bicara. Ia mengatakan pemilik gedung itu bukan Keluarga Cendana saja. "Yang perlu diketahui Gedung Granadi itu bukan milik Yayasan Supersemar. Seharusnya dia (PN Jakarta Selatan) cari tahu gedung itu pemiliknya berapa orang dan siapa saja," ujar Erwin saat dihubungi, Senin, 19 November 2018.

Korupsi Bulog

Kasus korupsi PT Goro Batara Sakti (GBS) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) melibatkan anak bungsu Soeharto, yait Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kasus ini terkait dengan tukar guling tanah gudang beras milik Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ke PT GBS.

Kasus bermula tahun 1994 dan melibatkan nama Beddu Amang yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bulog, serta pebisnis Ricardo Gelael. Meski terjadi pada 1994, Tommy, Beddu dan Ricardo Galael ditetapkan menjadi terdakwa setelah Seoharto lengser yaitu pada 19 Februari 2019. Mereka diduga merugikan negara hingga Rp 95,6 miliar.

Bersama Ricardo, Tommy bebas dari segala dakwaan. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis bebas dia dengan alasan tak menemukan bukti kuat. Atas keputusan Majelis Hakim PN Jaksel tersebut, Jaksa Penuntut Umum saat itu, Fachmi, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada November 1999. Hampir setahun kemudian, pada 22 September 2000, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita memvonis Tommy bersalah atas kasus korupsi PT GBS dan Bulog.

Dalam vonis tersebut, Tommy wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar, denda Rp 10 juta, dan hukuman kurungan 18 bulan penjara. Tak terima divonis bersalah, Tommy mengajukan grasi kepada Presiden Abdurrahman Wahid pada 31 Oktober 2000. Gus Dur menolak grasi itu dua hari kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 176/G/2000.

Penolakan grasi Tommy oleh Gus Dur sesungguhnya menandakan Tommy tak lagi bisa berkutik dari jerat hukum. Tapi Tommy belum mau menyerah. Sehari sesudah grasinya ditolak, 3 November 2000, Tommy kabur dengan memalsukan identitas. Polri resmi mengalungkan status tersangka kepada Tommy pada 10 November 2000.

Pada 26 Juli 2001, Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita tewas ditembak. Sekitar dua minggu kemudian, 7 Agustus 2001, polisi menangkap Mulawarman dan Noval Hadad dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Keduanya mengaku membunuh Syaifuddin atas perintah Tommy Soeharto.

Setelah hampir dua bulan, 28 November 2001, polisi menangkap Tommy di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia didakwa membunuh Syafiuddin. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat memvonis Tommy 10 tahun penjara pada Juli 2002.

Tommy yang mestinya baru bebas pada 2010, bisa menghirup udara segar lebih awal, pada 1 November 2006, karena sejumlah pemotongan masa tahanan atasnya.

Pembelian Tank Scorpion

Harian The Guardian, Inggris, pada 9 Desember 2004, menerbitkan artikel mengenai dugaan pemberian komisi jutaan Poundsterling dalam pembelian tank Scorpion oleh Indonesia pada pertengahan 1990. Guardian menulis berita itu berdasarkan dokumen mengenai dugaan pemberian suap oleh perusahaan senjata Inggris, Alvis Vehicle Limited kepada putri tertua Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut.

Berita terkait

Berapa Jumlah Menteri Zaman Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi?

9 jam lalu

Berapa Jumlah Menteri Zaman Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi?

Jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto diperkirakan lebih banyak dibanding jumlah menteri di kabinet presiden Indonesia sebelum-sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Mantan Dirut PTPN IX jadi Direktur Keuangan

2 hari lalu

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Mantan Dirut PTPN IX jadi Direktur Keuangan

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi pada Perum Bulog. Siapa saja yang dicopot?

Baca Selengkapnya

Begini OJK Tanggapi Dugaan Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB

2 hari lalu

Begini OJK Tanggapi Dugaan Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK buka suara tentang dugaan kasus korupsi dana iklan Bank BJB yang melibatkan uang ratusan miliar.

Baca Selengkapnya

Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

5 hari lalu

Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

Jokowi segera purnatugas. Di awal pemerintahannya, Jokowi gembar-gemborkan soal program revolusi mental. Bagaimana hasilnya setelah 10 tahun berkuasa?

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Bilang KKN Saat Ini Lebih Besar Ketimbang Era Orde Baru

5 hari lalu

Mahfud Md Bilang KKN Saat Ini Lebih Besar Ketimbang Era Orde Baru

Menurut Mahfud Md, KKN saat ini terjadi di semua lini dengan menggunakan nama demokrasi. Dalam kondisi itu, demokrasi diperdagangkan.

Baca Selengkapnya

Sidang Helena Lim, Saksi Ungkap Penambangan Ilegal di PT Timah Marak Pasca-Reformasi

6 hari lalu

Sidang Helena Lim, Saksi Ungkap Penambangan Ilegal di PT Timah Marak Pasca-Reformasi

Saksi kasus dugaan korupsi timah, Ichwan Azwardi Lubis, mengungkapkan penambangan ilegal di PT Timah marak terjadi pasca-reformasi.

Baca Selengkapnya

Adik Gus Dur Jadi Ketua Tim Pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, Berikut Profil Umar Wahid

6 hari lalu

Adik Gus Dur Jadi Ketua Tim Pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, Berikut Profil Umar Wahid

Adik Gus Dur menjadi ketua tim pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilkada Jateng 2024. Berikut profil Umar Wahid Hasyim.

Baca Selengkapnya

Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

7 hari lalu

Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

Ideologi Jokowisme yang diusung relawan Alap-Alap Jokowi punya dua strategi utama dalam berpolitik yaitu populisme dan infrastrukturalis. Ini artinya

Baca Selengkapnya

Perjalanan Try Sutrisno dari Militer hingga Wapres, Pernah Disebut Ban Serep yang Tak Terpakai

8 hari lalu

Perjalanan Try Sutrisno dari Militer hingga Wapres, Pernah Disebut Ban Serep yang Tak Terpakai

Pertemuannya dengan Soeharto membuat karier Try Sutrisno melambung. Saat HUT TNI ke-79, mantan wapres ini disebut-sebut tak disalami Jokowi.

Baca Selengkapnya

Mantan Wapres Try Sutrisno Disebut Tak Disalami Jokowi Saat HUT TNI ke-79, Ini Profil dan Sederet Tanda Jasa Militernya

8 hari lalu

Mantan Wapres Try Sutrisno Disebut Tak Disalami Jokowi Saat HUT TNI ke-79, Ini Profil dan Sederet Tanda Jasa Militernya

Istana Kepresidenan buka suara soal isu Presiden Jokowi yang dituding tidak menyalami Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno saat HUT TNI ke-79 lalu.

Baca Selengkapnya