TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito kompak tak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi Kesehatan DPR, Kamis, 20 Mei 2021.

Ketua Komisi Kesehatan DPR Felly Estelita Runtuwene membacakan surat permohonan izin keduanya. Menkes Budi Gunadi beralasan tidak dapat menghadiri rapat DPR karena bertepatan dengan pembahasan program kerja dan anggaran Kemenkes tahun anggaran 2022 yang bertempat di luar kota. Penny melalui suratnya juga beralasan sedang di luar kota untuk menghadiri pertemuan yang tidak bisa diwakilkan.

Absennya Budi Gunadi dan Penny pun mendapat protes dari sejumlah anggota Komisi Kesehatan. Salah satunya dari Yahya Zaini. "Kelihatannya memang ada kesengajaan ini dari Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM untuk tidak menghadiri rapat di Komisi IX," kata Yahya.

Yahya menilai, ketidakhadiran mereka dalam rapat dengan DPR bukan lah yang pertama kalinya. "Saya kira ini merupakan tradisi yang buruk sepanjang saya menjadi anggota DPR. Sebab kalau rapat memang ada alasan yang urgent, yang dapat diterima, itu masih bisa dialokasikan atau ditunda pada kesempatan yang lain," ujarnya.

Politikus Golkar itu mengusulkan agar pimpinan Komisi IX bersurat pada pimpinan DPR agar menyampaikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa terjadi rapat yang tidak dihadiri menteri dan kepala BPOM dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Dan ini juga kalau dikaji mendalam, kalau dilakukan secara lebih dari sekali, saya dapat kategorikan contempt of parliament. Penghinaan terhadap parlemen. Ini bisa dituntut secara hukum," kata dia.

DPR sebelumnya mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM, dan rapat dengar pendapat umum dengan Direktur Umum Bio Farma dan Ketua Komnas KIPI terkait program vaksinasi.

Setelah mendengar banyak masukan dari sejumlah anggota, Ketua Komisi Kesehatan DPR pun memutuskan melanjutkan rapat hanya dengan Bio Farma dan Komnas KIPI. "Jadi saya akan lanjutkan rapat ini untuk mendengarkan pemaparan dari Bio Farma dan KIPI. Setuju ya," katanya sambil mengetuk palu setelah anggota yang hadir menjawab setuju.

FRISKI RIANA

Baca: Mendagri: Kepala Daerah yang Pimpin Vaksinasi, Jangan Diserahkan Kadis Kesehatan