Guyon Saut Situmorang Sebut Dirinya Kelompok Sungsang: 2 Bukti Langsung Sangkar

Senin, 17 Mei 2021 14:12 WIB

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir sebagai pemohon pada sidang lanjutan terkait persidangan pengujian UU KPK di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang berkelakar ihwal kelompok sungsang saat konferensi pers "Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai" yang disiarkan akun Youtube Indonesia Corruption Watch.

Dalam konferensi pers ini hadir pula sejumlah mantan pimpinan KPK yang lain, yakni Busyro Muqoddas, Abraham Samad, Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Muchamad Jasin.

"Selamat datang kepada kelompok sungsang, ini kelompok sungsang sekarang ini," kata Saut dalam konferensi pers, Senin, 17 Mei 2021.

Saut mengatakan, sungsang yang dia maksud ialah 'langsung sangkar'. Dia menjelaskan, mereka adalah generasi mantan pimpinan KPK yang langsung melakukan penindakan hukum terhadap siapa pun jika sudah menemukan dua alat bukti dugaan korupsi.

"Dapat dua bukti, sangkarin, enggak peduli mau merah, kuning, ijo, putih, biru," kata Saut.

Advertising
Advertising

Saut sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada kolega-koleganya yang dia sebut kelompok sungsang ini. Ia berkelakar, bos mereka ialah Busyro Muqoddas.

"Bosnya tentu Pak Busyro ini, kelompok sungsang ini pokoknya dua bukti langsung masukin," ujar Saut.

Istilah sungsang ini sebelumnya mencuat lantaran dilontarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Politikus Partai Golkar itu menyebut para pengkritik tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai orang-orang yang berotak sungsang.

Di akun Instagramnya, Ngabalin secara spesifik menyebut nama Busyro sebagai pihak yang mengkritik tes wawasan kebangsaan. Pernyataan Ngabalin itu disorot banyak pihak lantaran dinilai mencerminkan sikap Istana yang tak terbuka pada kritik.

Baca: Datang ke Kantor, Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Tidak Diberi Tugas


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

2 jam lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

15 jam lalu

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

19 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

22 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya