Puluhan Hektar Lahan Milik Pemerintah Bali Mangkrak
Minggu, 16 November 2008 14:04 WIB
TEMPO Interaktif, Denpasar:Puluhan hektar lahan milik pemerintah propinsi Bali dipastikan mangkrak. Aset pemerintah ini tak mampu menyumbang anggaran pendapatan daerah seperti yang diharapkan.
Hal ini terungkap setelah Gubenur Bali I Made Mangku Pastika melakukan peninjauan langsung ke sejumlah aset pemerintah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Minggu (16/11). "Aset kita di mana-mana. Kalau tidak dikelola, jadi mubazir," kata dia.
Peninjauan langsung ini dilakukan Gubenur pada tanah seluas 8,98 hektar di Padang Galak yang kini digunakan sebagai Taman Festival Padanggalak Denpasar. Kondisi taman yang dikelolah oleh PT. Abdi Persada Nusantara ini terlihat memprihatinkan. Bangunan gedung nyaris roboh tak terurus, serta sejumlah fasilitas permainan pun telah rusak.
Taman Festival Padang Galak dibangun pada tahun 1997. Selain area festival, taman ini juga berfungsi untuk tempat rekreasi keluarga. Sekitar seratusan ekor buaya hingga kini masih dipelihara di taman ini. Taman ini diketahui mangkrak sejak tahun 2000 lalu.
Mantan Project Officer Taman Festival, Lidyawati berharap Pemerintah dapat memberikan bantuan dalam perbaikan taman. Sehingga taman bisa dioperasionalkan kembali. "Gubenur bisa membantu menghidupkan kembali tempat ini," ujar dia.
Aset lain yang menjadi sasaran peninjauan Gubenur adalah tanah seluas 4 hektar di Desa Mumbul Jimbaran, tanah seluas 4,7 hektar di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), serta tanah seluas 8,7 hektar di kawasan Pecatu. Sebagian aset ini masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.
Sabtu kemarin, pemerintah Bali juga melakukan inventarisasi terhadap aset perkebunan seluas 1.128 hektar di Desa Pulukan Kabupaten Jembrana dan peternakan sapi di Desa Baturiti Kabupaten Tabanan. Ribuan hektar lahan di Jembrana ini dimanfaatkan untuk perkebunan karet, albesia, kelapa, dan vanili.
Dari hasil peninjauan ini, diketahui saat ini pemerintah Bali memliki aset tanah sedikitnya 3.500 bidang tanah yang tersebar di seluruh Bali. Masing-masing bidang tanah memiliki luas berbeda, dari 500 meter persegi hingga 1.128 hektar. Sayangnya, lahan-lahan luas tersebut hingga kini belum mampu menyumbang pendapatan kepada Pemprov. "Malah Pemprop harus keluarkan dana untuk mengelolah," kata Pastika. ANANG ZAKARIA
Hal ini terungkap setelah Gubenur Bali I Made Mangku Pastika melakukan peninjauan langsung ke sejumlah aset pemerintah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Minggu (16/11). "Aset kita di mana-mana. Kalau tidak dikelola, jadi mubazir," kata dia.
Peninjauan langsung ini dilakukan Gubenur pada tanah seluas 8,98 hektar di Padang Galak yang kini digunakan sebagai Taman Festival Padanggalak Denpasar. Kondisi taman yang dikelolah oleh PT. Abdi Persada Nusantara ini terlihat memprihatinkan. Bangunan gedung nyaris roboh tak terurus, serta sejumlah fasilitas permainan pun telah rusak.
Taman Festival Padang Galak dibangun pada tahun 1997. Selain area festival, taman ini juga berfungsi untuk tempat rekreasi keluarga. Sekitar seratusan ekor buaya hingga kini masih dipelihara di taman ini. Taman ini diketahui mangkrak sejak tahun 2000 lalu.
Mantan Project Officer Taman Festival, Lidyawati berharap Pemerintah dapat memberikan bantuan dalam perbaikan taman. Sehingga taman bisa dioperasionalkan kembali. "Gubenur bisa membantu menghidupkan kembali tempat ini," ujar dia.
Aset lain yang menjadi sasaran peninjauan Gubenur adalah tanah seluas 4 hektar di Desa Mumbul Jimbaran, tanah seluas 4,7 hektar di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), serta tanah seluas 8,7 hektar di kawasan Pecatu. Sebagian aset ini masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.
Sabtu kemarin, pemerintah Bali juga melakukan inventarisasi terhadap aset perkebunan seluas 1.128 hektar di Desa Pulukan Kabupaten Jembrana dan peternakan sapi di Desa Baturiti Kabupaten Tabanan. Ribuan hektar lahan di Jembrana ini dimanfaatkan untuk perkebunan karet, albesia, kelapa, dan vanili.
Dari hasil peninjauan ini, diketahui saat ini pemerintah Bali memliki aset tanah sedikitnya 3.500 bidang tanah yang tersebar di seluruh Bali. Masing-masing bidang tanah memiliki luas berbeda, dari 500 meter persegi hingga 1.128 hektar. Sayangnya, lahan-lahan luas tersebut hingga kini belum mampu menyumbang pendapatan kepada Pemprov. "Malah Pemprop harus keluarkan dana untuk mengelolah," kata Pastika. ANANG ZAKARIA
