TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menyatakan siap menjelaskan 21 juta data ganda bantuan sosial yang sebelumnya dia sampaikan kepada KPK setelah mendengar dirinya dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat.
"Tugas saya memang harus menjelaskan ke DPR. Siap enggak siap, harus berangkat," ujar Risma saat ditemui di Gedung Aneka Bhakti Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.
Risma membantah tuduhan anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf bahwa dirinya bekerja dan mengambil keputusan sepihak. Menurut Risma keputusan diambil dengan bantuan para pegawai di Kementerian Sosial. "Memang saya harus menyampaikan itu. Iya, itu tanggung jawab saya," ujar Risma.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR akan memanggil Risma ihwal laporan adanya 21 juta data ganda penerima bansos Covid-19. Anggota Komisi Sosial DPR Bukhori Yusuf melalui keterangan tertulisnya mengatakan Komisi VIII selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan tersebut.
Politikus PKS itu juga mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Risma. Sebab, Bukhori mengaku belum menerima keterangan rinci dari Risma soal data ganda yang dimaksud. Menurut dia, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.
Dia mengatakan Komisi VIII DPR memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos Covid-19 yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
