TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan tak berwenang menentukan nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. “Status mereka saat ini pegawai KPK. Belum jadi ASN. Jadi kewenangannya masih di KPK,” kata Ketua BKN Bima Haria Wibisana Kamis, 6 Mei 2021.

Ia mengatakan akan ada rapat koordinasi antara lembaganya dengan KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membahas status 75 pegawai itu.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai di KPK menjadi ASN ini menuai sorotan. 75 pegawai lembaga pemberantasan korupsi ini tidak lolos dalam tes tersebut. Beberapa sumber menyebut mereka yang tak lolos mayoritas penyidik yang sedang menangani kasus kakap seperti korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal ujian atau tes yang dianggap tak berhubungan dengan tugas pemberantasan korupsi. Seorang peserta tes mengatakan TWK ini digelar di kantor BKN yang ada di Cawang, Jakarta Timur.

Ia mengatakan untuk ujian gelombang pertama, para peserta diberikan modul berjudul Indeks Moderasi Bernegara. Di dalam modul ini ada 68 soal. "Kita diminta menjawab dengan rentang mulai dari sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai untuk masing-masing soal," kata sumber ini.

Soal yang muncul pun dianggap janggal. Misalnya, kata dia, ada pertanyaan soal kulit berwarna, tidak boleh jadi bos kulit putih. Ada juga soal pindah warga negara dan semua orang Jepang itu kejam. Kemudian ada pertanyaan soal apakah percaya hal-hal ghaib dan menjalankan perintah agama tanpa mempertanyakan.

Pertanyaan lain, adalah soal apakah Imam Samudra melakukan jihad, kemudian penista agama harus dihukum mati. Hukuman badan harus ditambahkan kepada narapidana. "Ada soal aborsi juga," kata sumber ini.

Selain soal pilihan ganda, di modul pertama ini para pegawai KPK juga diminta mengerjakan esai. Sumber tadi mengatakan di dalam esai ini ada pertanyaan soal apa itu HTI dan FPI. Kemudian peserta juga diminta menjawab apakah Rizieq Shihab pantas dihukum atau tidak.

Sumber ini mengatakan tahap kedua dari TWK alih status pegawai KPK ini adalah wawancara. Ia mengatakan pertanyaan dalam wawancara juga tak kalah janggal. Pewawancara ada yang bertanya soal Novel Baswedan. "Bahkan ada yang diminta baca doa Qunut," katanya.

Baca juga: Ini 20 Soal Ujian TWK Pegawai KPK, Ditanya soal Percaya Hal Ghaib Sampai Penista Agama Dihukum Mati