INFO NASIONAL – Kementerian Pertanian menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait 'Tata Kelola Pupuk Bersubsidi'. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam paparannya berharap persoalan pupuk bersubsidi ini bisa ditemukan solusi agar kebutuhan petani berbasis RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sejalan dengan anggaran yang bisa disiapkan oleh Pemerintah.

Mentan Syahrul menegaskan jika pupuk merupakan persoalan mendasar dalam sistem pertanian di Indonesia. Keberadaannya berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas pertanian. “Oleh karena pentingnya keberadaannya, bisa kita bilang pupuk adalah bagian untuk menghadirkan ketahanan pangan agar pertanian lebih baik,” tutur Syahrul, Rabu (5/5).

Diakui Syahrul, jumlah yang dibutuhkan petani belum berbanding lurus dengan yang bisa disediakan oleh Pemerintah. “Permintaan pupuk bersubsidi besar sekali 24 juta ton, sementara kemampuan kita persiapkan 9 juta ton saja. Jadi, memang bukan langka tapi kuotanya kurang,” ujarnya.

Ia berharap melalui FGD ini dapat ditemukan jalan keluar agar persoalan pupuk bersubsidi ini dapat segera diatasi. Sebab, tambahnya, selama ini lembaganya hanya mengusulkan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang disusun berawal dari tingkat terbawah.

Untuk pengadaan dan alokasi keuangan, Syahrul menyebut merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan distribusinya di bawah komando Kementerian BUMN.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy memaparkan alternatif perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Langkah pertama, kata Sarwo Edhy, yakni menetapkan jumlah petani penerima subsidi yang menguasai lahan paling luas 1 hektar. “Kedua, memilih komoditas prioritas yang mendapatkan subsidi pupuk, ketiga memilih jenis pupuk tertentu yang disubsidi,” tambahnya.

Langkah keempat menurutnya menambah jumlah penyuluh, Tim Verval Kecamatan serta memberikan dukungan infrastruktur BPP Kecamatan (komputer, laptop, dan akses internet). “Kebutuhan anggaran subsidi bila kriteria penerima yang mengusahakan lahan kurang dari 1 hektar maka Rp32,46 triliun. Kebutuhan pupuk 12,07 ton, jumlah petani 12,7 juta berdasarkan NIK,” ujar Sarwo Edhy.

Selain itu, untuk mengatasi persoalan pupuk bersubsidi, Sarwo Edhy berharap agar ke depan penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem biometric. “Dengan teknologi wajah kita sudah tahu luasan lahan, berapa butuh pupuk dan lainnya,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Sarwo Edhy menjelaskan jika pada tahap perencanaan setidaknya ada tiga tahapan yang dilakukan. Pertama, yakni penyusunan RDKK oleh kelompok tani didampingi penyuluh dan input/validasi dalam sistem eRDKK. Kedua, pertemuan nasional penetapan kebutuhan pupuk. Terakhir, penyusunan regulasi dalam bentuk Permentan.

“DIPA itu ada di Kemenkeu, pelaksanaan ada di PT PIHC. Tugas kami menyiapkan eRDKK kemudian melakukan pengawasan,” ujar Sarwo Edhy. Sementara untuk pengadaan dan penyaluran, Sarwo Edhy menyebut dilakukan oleh PT PIHC secara tertutup dari lini I-IV hingga sampai ke tangan petani yang terdaftar di eRDKK.

Sementara untuk supervisi, monitoring, dan pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. “Pengawasan dilakukan oleh tim KP3 (unsur dinas, aparat hukum). Untuk verifikasi dan validasi penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai pusat oleh tim Verval melalui dashboard Bank (Pengguna Kartu Tani) dan sistem eVerval (KTP),” tutur Sarwo Edhy.

Wakil Direktur PT HIPC, Nugroho Christijanto menegaskan, sejauh ini pihaknya selalu berupaya menyalurkan pupuk bersubsidi seefisien mungkin. “Berdasarkan data alokasi yang telah ditetapkan kami mencoba melakukan floating ke seluruh daerah yang menjadi tanggung jawab kami. Monitoring kami bisa lakukan secara online (dari Lini I ke Lini II). Dari Lini II ke Lini III kami tingkatkan lagi teknologinya, distributornya siapa, berapa dapat jatah dan lainnya,” terang Nugroho.

“Kami juga mengintroduksi sistem informasi niaga. Tujuannya memantau pergerakan barang dari Lini III ke masing-masing kios. Semuanya bermuara pada data alokasi yang ditetapkan awal tahun. Kami pun ketika menerapkan skema penyaluran dan monitoring pupuk bersubsidi ini kami menerapkan sistem cepat, cermat dan akurat,” tambah Nugroho.(*)