TNI AD Diminta Tetap Netral dalam Pemilu

Reporter

Editor

Kamis, 13 November 2008 17:16 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG: -- Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo kembali menegaskan agar personil TNI Angkatan Darat tetap harus menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang. "Jika terbukti tidak netral maka akan dikenakan sanksi pidana bahkan pemecatan," kata Agustadi usai upacara serah terima jabatan Panglima Kodam Siliwangi di Markas Brigif 15 Kujang II, Kota Cimahi Jawa Barat, Kamis (13/11).

Agustadi berjanji akan mengenakan sanksi rendah dan tinggi dalam menjaga netralitas TNI. Sanksi itu dimulai dari tindakan pidana hingga pemecatan dari kesatuan jika terbukti ada anggotanya yang tidak netral dalam pemilu 2009. "Pangdam harus menjaga anggotanya tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin," kata KSAD mewanti-wanti panglimanya.

Pangdam III Siliwangi, Mayjen Rasyid Qurnuen Aquary menegaskan akan melaksanakan perintah agar prajurit TNI netral dalam pemilu."TNI itu sudah terintegral, jadi mudah mengawasi prajuritnya," ujar mantan Pangdam Pattimura ini.

Ia menyatakan, netralitas TNI akan diupayakan semaksimal mungkin, dengan catatan kontrol secara berkelanjutan baik dari tingkat elit sampai bawahannya."Pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan, dan saya orang lapangan yang akan mengawasi secara langsung," ujarnya.

Alwan Ridha Ramdani

Berita terkait

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.

Baca Selengkapnya

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.

Baca Selengkapnya

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.

Baca Selengkapnya

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.

Baca Selengkapnya

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.

Baca Selengkapnya

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.

Baca Selengkapnya

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.

Baca Selengkapnya