INFO NASIONAL – Kementerian Sosial menerima hasil rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program bantuan sosial (bansos). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, kriteria kemiskinan harus ditentukan Kemensos, termasuk oleh kepala daerah di masing-masing wilayah.
“Kriteria kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus ditentukan, seperti kriteria kemiskinan di Jakarta dan daerah jelas beda,” kata Alexander Marwata saat menyerahkan rekomendasi bansos kepada Mensos di Gedung KPK, Jumat, 30 April 2021.
Apresiasi diberikan bagi kepala daerah yang mampu menurunkan jumlah kemiskinan di daerahnya, maka dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya. “Kepala daerah yang berhasil menurunkan jumlah kemiskinan dianggap berhasil menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Alexander.
Ia melanjutkan, penanganan situasi darurat adalah suatu kondisi yang belum dianggarkan. Kegiatan yang sudah dianggarkan di APBN dan APBD, pengadaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Seperti pandemi Covid-19 tidak ada antisipasi anggaran dan tidak tahu akan terjadi, sehingga pemerintah minta realokasi anggaran dengan dasar harus cepat, karena keselamatan masyarakat harus diutamakan,” kata Alexander.
Contoh lain pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan swab tests dilakukan dengan ketentuan harus jelas oleh pihak yang bergerak di bidangnya. Harapannya, tidak ada lagi pengadaan yang dilakukan bukan oleh perusahaan dengan kompetensi yang linier dengan jenis pekerjaan.
“Jadi, kendati kondisi darurat harus tetap memperhatikan pengadaan barang secara transparan dan itu yang terjadi dalam korupsi penyaluran bansos,” ungkap Alexander.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menambahkan, untuk saat ini dari tiga jenis bansos tidak ada dalam bentuk barang melainkan semuanya secara tunai. “Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berakhir April. Semuanya diberikan secara tunai,” ungkap Mensos.
Hasil dari pemadanan DTKS ada 21 juta lebih yang ‘ditidurkan’ atau dihapus karena ganda. Sementara data di New DTKS adalah data yang padan dengan NIK. “Dari 21 juta lebih yang ditidurkan adalah data ganda, misalnya Risma terima BST 3, yang 2 ditidurkan, yang 1 tetap menerima. Untuk di Papua dan daerah lain ada yang belum tuntas pemadanan data,” ujar Mensos.(*)
Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis
2 hari lalu
Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, lakukan kunjungan kerja ke RSUD Umbu Rara Meha dan Puskesma Lewa, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara
2 hari lalu
Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara
Salah satu warga Desa Pambotanjara, dengan langkah pasti, masuk ke area instalasi pengolahan air terpadu, pemberian Kementerian Sosial untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat.
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
2 hari lalu
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
21 hari lalu
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
Lebaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris tahun ini dihadiri sedikitnya 150 orang Diaspora dan Warga Bangsa yang kuliah maupun bekerja dan tinggal di sekitaran Perancis.
Mensos Risma Ceritakan Pengalaman Indonesia Tangani Bencana
25 hari lalu
Mensos Risma Ceritakan Pengalaman Indonesia Tangani Bencana
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris.
Saat Risma Sebut Bansos Kemensos dalam Bentuk Uang Tunai Bukan Barang di Sidang Sengketa Pilpres MK
29 hari lalu
Saat Risma Sebut Bansos Kemensos dalam Bentuk Uang Tunai Bukan Barang di Sidang Sengketa Pilpres MK
Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Menteri Sosial Tri Rismaharini sebut bansos diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan barang.
