INFO NASIONAL-Investasi di sektor perikanan tangkap harus mempertimbangkan kondisi sumber daya alam, lingkungan dan keadaan social masyarakat.Secara prinsip juga harus dilihat sumber daya ikan yang tersedia.Demikian dikatakan Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Ridwan Mulyana, dalam diskusi online bertema Genjot Investasi LewatWilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan Pendekatan Multi-Sektor Perikanan dan Kelautan, Rabu, 28 April 2021.

“Jadi investasinya berbasis karakteristik WPP.Sumber daya ikan di masing-masing wilayah perikananberbeda-beda.Misalnya di Kawasan laut Arafura, potensinya sangat luar biasa, sebesar 2,6juta ton, namun produksinya masih rendah,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, dilihat dari sisi investasi, kondisi ini bisa menjadi peluang.“Namun kita juga harus hati-hati karena ada juga jenis-jenis ikan yang tidak boleh lagi ditangkap karena sudah over fishing,”uja rRidwan dalam diskusi yang diselenggarakan proyek Global Marine Commodities dari Kementerian PPN/BAPPENAS dan UNDP Indonesia ini.

Untuk mendorong investasi di bidang perikanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memfasilitasi sejumlah perusahaan yang mengalami permasalahan.

Menurut KetuaAsosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Juari, diperlukan terbentuknya Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) di tingkat provinsi. “Semua elemen, baik itu pemerintah daerah, nelayan, akademisi, stakeholder lainnya, termasuk PemerintahPusat, duduk bersama di KPBP untuk membahas semua isu di bidang perikanan dan bagaimana mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang sudah disusun di dalam kebijakan) WPP,” katanya.

Dia menjelaskan banyak peran yang bisa dimainkan KPBP, seperti meningkatkan konektivitas antar pemangku kepentingan, memberikan kepastian berusaha dengan komunikasi yang lebih baik antar stakeholders, membuat keselarasan rencana aksi nasiona ldan daerah, dan lain-lain. “Ini(menuju) sustainable investment d bidang perikanan,” kata Janti dalam diskusi yang ditayangkan di kanal Youtube Tempotdotco, facebook Tempo Media dan saluran TV Tempo di 813 UHF.

Pentingnya sustainable investment di sektor perikanan juga menjadi perhatian Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Dr Yonvitner. Menurutnya, berbicara perikanan untuk saat ini saja, tetapi juga untuk masa depan. “Apalagi stok ikan kita sebenarnya terbatas, sekitar 12, 5 juta ton. Jangan sampai kita (terus) memberikan ijin dan tidak pernah mengukur apakah para pengusaha tersebut mendapatkan ikan atau tidak,”ujarnya

Karena stok terbatas, kata Yonvitner, pembicaraan kebijakan perikanan memasuki relung perikanan presisi. “Dengan demikian ruang tangkap, data stok, area budidaya, jumlah nelayan dan status ekosistem terpetakan dengan angka yang jelas,” katanya dalam diskusi yang dipandu wartawan Tempo, DheayuJihan.

Beberapa poin yang disebut Yonvitner juga telah menjadi perhatian Kementerian PPN/BAPPENAS dalam pengelolaan investasi berbasis WPP Multi-Sektor. “Terkait investasi, risiko dan pembagian manfaat, itu mencakup tekanan terhadap stok sumberdaya, degradasi ekositem dan pemerataan manfaat ekonomi.Ini sudah kita perhitungkan,” kata Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Dr Sri Jayanti JS MPM.

Menurut Sri, rencana tata ruang terintegrasi juga sudah terpetakan, termasuk alokas iruang yang menjadi wewenang pemerintah daerah dan wewenang Pemerintah Pusat. “Jaminan bagi pelaku usaha juga.Bahkan kita bicara potensi stok lestari yang harus diketahui secara akurat, alokasi ruang budidaya yang layak, termasuk dukungan lintas sector bagi industri,” katanya. (*)