Politikus PDIP Nilai Jokowi Tunggu Hari Baik Tunjuk Menteri Baru

Senin, 26 April 2021 17:40 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI Periode 2019-2024 sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Dr Ahmad Basarah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memprediksi Presiden Joko Widodo sedang menunggu hari baik untuk menunjuk Menteri Investasi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini disampaikan Basarah saat ditanya ihwal belum ditunjuknya Menteri Investasi dan Kepala BRIN kendati Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui pembentukan dua nomenklatur anyar itu.

"Saya kira Pak Jokowi sedang menunggu hari baik saja, menunggu hari baik yang menurut hemat beliau itu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran struktur kabinet yang akan dibentuknya itu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 April 2021.

Basarah mengatakan penunjukan Menteri Investasi dan Kepala BRIN adalah sebuah keniscayaan setelah adanya dua nomenklatur tersebut. Apalagi BRIN, kata dia, merupakan perintah Undang-undang Sistem Inovasi Nasional Riset dan Teknologi sehingga Presiden berkewajiban menjalankannya.

Meski begitu, Basarah mengatakan partainya menyerahkan segala keputusan terkait penunjukan menteri di Kementerian Investasi dan Kepala BRIN kepada Presiden Jokowi. Ia juga menyinggung adanya kemungkinan reshuffle kabinet seiring dengan penunjukan pejabat untuk dua pos tersebut.

"Maka hal itu kemudian menjadi wewenang subyektif seorang presiden, dengan judul hak prerogatif presiden," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.

Advertising
Advertising

Basarah mengatakan hak prerogatif adalah hak subyektif presiden yang dijamin konstitusi. PDI Perjuangan, ujar dia, menghormati apa pun keputusan Presiden Jokowi perihal ini. "Kapan mau dilaksanakan, siapa pejabat yang mau diangkat, itu menjadi wewenang sepenuhnya Pak Jokowi sebagai Presiden," kata Basarah.

DPR sebelumnya telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dan pemisahan BRIN dari Kementerian Riset dan Teknologi. Di sisi lain, fungsi Kemenristek bakal dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pun telah menyebut Presiden Jokowi akan segera melantik dua menteri baru. Ia mengatakan pelantikan akan digelar pada pekan kedua atau ketiga bulan April. Namun hingga kini, Jokowi belum juga menunjuk menteri baru atau melakukan reshuffle kabinet seperti yang belakangan ini dikabarkan.

Baca juga: Ada 2 Nomenklatur Kementerian Baru, Fadjroel: Jokowi Belum Singgung Reshuffle


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

6 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

6 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya