Polemik Vaksin Nusantara, Riset Sel Dendritik Bermasalah dari Amerika

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 26 April 2021 10:49 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako e-Warung KUbe di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat 29 Januari 2021. Dalam kunjungannya ke Solo, Menko PMK bersama Mensos meninjau sejumlah penyaluran bantuan sosial tunai dan mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Soeharso. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dinyatakan tak lolos uji klinis, penelitian vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto terus berjalan meski menggunakan nama lain. Pemerintah menyepakati status penelitian sel dendritik SARS-CoV-2 berbasis pelayanan kepada pasien, riset tidak dapat dikomersialkan dan tidak membutuhkan persetujuan izin edar.

"Opsi itu dipilih karena riset ini tak mungkin menjadi vaksin," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dikutip dari Majalah Tempo edisi 24 April 2021.

Sejak awal program penelitian sel dendritik untuk vaksin Covid-19 merupakan kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dan PT Aivita Biomedical Indonesia.

Di Amerika Serikat, penelitian ini ditengarai bermasalah. Penelusuran Tempo menunjukkan pengembangan vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik di Amerika Serikat yang dikembangkan Aivita Biomedical Inc juga jalan di tempat.

Dikutip dari Clinicaltrials.gov—situs penyedia data uji klinis milik Departemen Kesehatan Amerika Serikat—Aivita berupaya memperoleh izin uji klinis dari badan pengawas obat dan makanan Amerika, Food and Drug Administration. Dalam proposalnya, Aivita mengajukan 175 relawan untuk uji klinis dan menyatakan belum merekrut para relawan itu.

Dalam situs yang sama, uji klinis sel dendritik untuk vaksin Covid-19 di Indonesia dinyatakan sudah tuntas pada 5 April lalu. Riset itu tercatat dikerjakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, Semarang. Namun tak ada laporan hasil riset yang diklaim sebagai uji klinis tahap pertama di situs itu. Walau begitu, Aivita mengklaim uji klinis tahap pertama di Indonesia berjalan tanpa kendala.

Dalam siaran pers pada 25 Februari lalu, Aivita menyatakan bahwa pengobatan kepada 27 partisipan menunjukkan peningkatan antibodi dan tak ada gejala efek samping. Klaim ini bertolak belakang dengan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengungkapkan 20 relawan uji klinis tahap pertama mengalami kejadian tak diinginkan, seperti peningkatan kolesterol dan kadar natrium dalam darah.

Sementara itu, Bos Aivita Biomedical, Robert O. Dillman, juga diduga pernah melanggar sejumlah protokol penelitian di Amerika Serikat. Tak ubahnya praktik "cuci otak" ala Terawan Agus Putranto.

Robert Dillman pernah mendapat teguran dari otoritas di Amerika Serikat karena dinilai menyalahi aturan dan protokol saat menjadi sponsor dan penyelidik klinis dalam beberapa penelitian.

Sayangnya, Robert Dillman tak membalas surat elektronik yang dikirimkan Tempo, hingga Sabtu, 24 April lalu. Wakil Presiden Aivita, Candace Hsieh, yang menjadi narahubung dalam riset sel dendritik untuk vaksin Covid-19, juga tak merespons permintaan konfirmasi. Kontributor Tempo di California, James Mills, yang mendatangi kantor pusat Aivita di Irvine, juga kembali dengan tangan hampa. Permintaannya untuk memperoleh kesempatan wawancara tak ditanggapi.

DEWI NURITA | MAJALAH TEMPO

Tulisan lengkapnya bisa dibaca Majalah Tempo edisi pekan ini: Di Balik Kompromi Vaksin Nusantara dan Riset Gaib dari California

Berita terkait

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

8 jam lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Klaim Angka Kecelakaan Menurun saat Arus Mudik Lebaran 2024, Faktanya?

20 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Klaim Angka Kecelakaan Menurun saat Arus Mudik Lebaran 2024, Faktanya?

Kecelakaan maut di jalur contraflow KM 58 Tol Cikampek pada Senin, 8 April 2024, mewarnai arus mudik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Menko PMK: Kebijakan untuk Mengurai Kepadatan Antrean Masuk Pelabuhan Merak Efektif 70 Persen

23 hari lalu

Menko PMK: Kebijakan untuk Mengurai Kepadatan Antrean Masuk Pelabuhan Merak Efektif 70 Persen

Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut, kebijakan pemerintah untuk mengurai kepadatan antrean yang mengular di Pelabuhan Merak terbilang efektif 70 persen.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

25 hari lalu

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

25 hari lalu

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.

Baca Selengkapnya

3 Pertanyaan Menohok Hakim MK ke Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

26 hari lalu

3 Pertanyaan Menohok Hakim MK ke Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Hakim MK mengajukan sejumlah pertanyaan menohok kepada menteri Jokowi yang menjadi saksi di sidang sengketa pilpres. Apa jawab mereka?

Baca Selengkapnya

Muhadjir Jawab Pertanyaan Hakim soal Kunker Jokowi untuk Bansos: Itu Pola Kepemimpinan Beliau

26 hari lalu

Muhadjir Jawab Pertanyaan Hakim soal Kunker Jokowi untuk Bansos: Itu Pola Kepemimpinan Beliau

Menko PMK Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal kunjungan kerja Presiden Jokowi untuk bansos.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Sebut Anggaran Perlinsos Rp 496,8 T Sudah Dapat Persetujuan DPR

26 hari lalu

Menko PMK Sebut Anggaran Perlinsos Rp 496,8 T Sudah Dapat Persetujuan DPR

Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa program perlinsos selama pemerintahan Presiden Jokowi juga telah melewati persetujuan DPR

Baca Selengkapnya

Muhadjir Jelaskan Program Bansos dan Perlinsos Tak Dikhususkan di Satu Kementerian Saja

26 hari lalu

Muhadjir Jelaskan Program Bansos dan Perlinsos Tak Dikhususkan di Satu Kementerian Saja

Menko PMK Muhadjir menekankan bahwa program bansos dan perlinsos pemerintah tak hanya dikhususkan di satu kementerian tertentu.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Jelaskan Soal Bansos hingga Subsidi di Sidang Sengketa Pilpres MK

26 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Jelaskan Soal Bansos hingga Subsidi di Sidang Sengketa Pilpres MK

Menko PMK Muhadjir menegaskan bahwa perlindungan sosial adalah program lanjutan untuk mengatasi kemiskinan, dia menekankan agar tak dimaitkan dengan pesta demokrasi.

Baca Selengkapnya